Makalah Sistem Pemerintah Desa

Document Details:
  • Uploaded: November, 6th 2014
  • Views: 11,641 Times
  • Downloads: 41 Times
  • Total Pages: 17 Pages
  • File Format: .docx
  • File size: 664.71 KB
  • Uploader: aprilia
  • Category: Law > Goverment
 add to bookmark | report abuse
Makalah Sistem Pemerintah Desa
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah
Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien,
transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahannya.
Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance)
dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.
Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu
menggerakkan masyarakat untuk mampu berpatisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa
serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan
dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada
tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya.
1.2. Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian desa?
2. Seperti apa sistem pemerintahan desa?
3. Bagaimana membangun desa yang baik dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku?
ii
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Sistem Pemerintahan Desa
2.1.1. Pengertian Desa
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau
bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau
pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya
menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memerhatikan
saran dan pendapat masyarakat setempat.
Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil dan
kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk
ii
kepentingan masyarakat setempat. Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan
bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah
kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Pemerintahan desa
terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas
kepala desa dan perangkat desa.
Kewenangan desa menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah pada Pasal 7 di antaranya adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak
asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan
pengaturannya kepada desa dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan –
undangan yang diserahkan kepada desa.
Khusus berhubungan dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
desa antara lain menetapkan peraturan desa, memilih pimpinan pemerintahan desa, memiliki
kekayaan sendiri, menggali dan menetapkan sumbersumber pendapatan desa, menyelenggarakan
gotong royong, dan lainlain. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi
kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan
pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
Sumber pendapatan desa antara lain:
1. Pendapatan asli desa, antara lain hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa,
pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
3. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
ii
4. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat. APB Desa terdiri atas bagian
pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam
musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa
setiap tahun dengan peraturan desa
Kewenangan desa adalah:
• Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
• Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat
meningkatkan pelayanan masyarakat.
• Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2.1.2. Pemerintahan Desa
Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang
meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Sebagaimana telah di jelaskan dalam peraturan pemerintah thn 2005 ayat 6 yang berbunyi bahwa
pemerintahan desa adalah penyelenggaran desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
Dan selanjutnya dinyatakan dalam ayat7 yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa atau
nama lain disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.
Pemerintah desa atau yang disebut namalain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai
unsur penyelenggaran pemerintahan desa (ayat 7).
2.1.3. Kepala Desa
Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan
/yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa
adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga
memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
ii
Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa
setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun
2005 sbb:
• Bertakwa kepada Tuhan YME
• Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah
• Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
• Berusia paling rendah 25 tahun
• Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
• Penduduk desa setempat
• Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling
singkat 5 tahun
• Tidak dicabut hak pilihnya
• Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan
• Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota
Kepala Desa, adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari
pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk
satu kali masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya
dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain.
2.1.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD
merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah
yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun
Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat
lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk
1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap
jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
ii
Displaying 5 of 17 pages, to read the full document please DOWNLOAD.