Chapter III IV

Document Details:
  • Uploaded: November, 5th 2016
  • Views: 46 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 20 Pages
  • File Format: .pdf
  • File size: 637.87 KB
  • Uploader: Joke Punuhsingon
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
BAB III
PERANAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
A. Peranan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan
Narkotika
Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika polisi melakukan upaya-
upaya dengan langkah-langkah sebagai berikut
30
:
1. Non Penal (kebijakan social)
Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana
narkotika di wilayah hukum Polsekta Pancur Batu merupakan bagian dari tugas.
Kebijakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam mewujud generasi
muda yang sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa
lepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.
Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan
upaya preemtif (pembinaan) dan preventif (pencegahan) sebelum tindak pidana
tersebut terjadi. Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan
pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk
dilakukan sedini mungkin. Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu
menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkotika. Dengan
30
Wawancara dengan Aipda Ucok Malay (Penyidik Pembantu) Polsekta Pancur Batu, 3
Oktober 2012 Pukul 14.00 Wib
61
Universitas Sumatera Utara
menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang
membuat individu mudah terjangkit penyalahgunaan narkotika.
a. Preemtif (Pembinaan)
Pembinaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Polri untuk
menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Tindakan antisipasi
cegah dini yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan
menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang
menjadi pengguna. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk menciptakan daya
tangkal dan memotivasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan
potensinya membentuk lingkungan dan suasana yang bebas dari penyalahgunaan
narkotika.
Sasaran kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada
masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan
narkotika. Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, tugas yang
dilakukan oleh Polsekta Pancur Batu yaitu memberikan penerangan dan
penyuluhan kepada masyarakat umum akan bahaya yang ditimbulkan. Kegiatan
penyuluhan kepada masyarakat ini dilaksanakan ke desa-desa maupun kunjungan-
kunjungan ke sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA serta melakukan
tanya-jawab terhadap para siswa dan guru tentang masalah-masalah narkotika.
Selain itu Polsekta Pancur Batu juga menugaskan langsung beberapa anggotannya
guna memberikan penjelasan dan penyuluhan tentang dampak buruk narkotika
kepada kelompok-kelompok atau ormas-ormas yang sedang berkumpul atau
bersosialisasi di suatu tempat tertentu.
Universitas Sumatera Utara
Himbauan-himbauan melalui sarana media informasi membawa pengaruh
yang tidak sedikit pada kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika. Bentuk
media yang dipakai berupa poster, spanduk yang berisikan tentang bahaya
penyalahgunaan narkotika dan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan
narkotika.
b. Preventif (Pencegahan)
Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus lebih mengutamakan asas
preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan
menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pihak Polsekta Pancur
Batu menempatkan beberapa anggotanya secara langsung melakukan kegiatan
preventif ini dalam rangka patroli. Tindakan lain yaitu dengan intelijen guna
memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah penyalahgunaan
narkotika.
Anggota-anggota Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah
yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran
narkotika. Polisi juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan
penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga
menyalahgunakan narkotika. Razia ini bisanya dilakukan ditempat hiburan malam
dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat.
2. Penal (kebijakan hukum pidana)
a. Represif (Penindakan)
Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan
narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga
Universitas Sumatera Utara
menggunakan, meyimpan, menjual narkotika. Langkah represif inilah yang
dilakukan Polisi untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah
terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat
jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pengedar maupun
pemakai bukan merupakan tujuan akhir dari upaya ini. Pengungkapan jaringan
dan latar belakang pelaku agar dapat menangkap orang yang paling berperan
adalah sesuatu yang paling penting bagi Polisi untuk menegakkan hukum dan
melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.
Kebijakan penal mengenai perbuatan apa yang dikriminalisasikan dapat
dilihat pada ketentuan pidana dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2011
Tentang Narkotika meliputi:
1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan
I dalam bentuk tanaman.
2. Perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
Universitas Sumatera Utara
5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.
6. Perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1
(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk
bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
7. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
8. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika
Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)
kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan
tanaman beratnya 5 (lima) gram.
9. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.
10. Perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram
atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
11. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika
Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I
untuk digunakan orang lain.
Universitas Sumatera Utara
Displaying 5 of 20 pages, to read the full document please DOWNLOAD.
Tags: