Modul Pembelajaran Kebijakan Kependudukan Kebijaksanaan Fertilitas Dan Mortalitas

Document Details:
  • Uploaded: September, 17th 2015
  • Views: 96 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 15 Pages
  • File Format: .pdf
  • File size: 151.28 KB
  • Uploader: amanda
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI LINGKUNGAN
PRODI GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN
Sekip Utara Jalan Kaliurang, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281
Buku 2: RKPM
(Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan)
Modul Pembelajaran Pertemuan ke 9
KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
Semester 5/2 sks/GEL 3315
oleh
1. Dr. Sukamdi, M.Sc
2. Agus Joko Pitoyo, S.Si., M.Si
Didanai dengan dana BOPTN P3-UGM
Tahun Anggaran 2013
Nopember 2013
Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan (RKPM)
Tabel Detil Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan
Pertemuan ke
Tujuan Ajar/
Keluaran/ Indikator
Topik
(pokok, subpokok
bahasan, alokasi
waktu)
Media Ajar
Metode
Ajar
(STAR)
Aktivitas
Mahasiswa
Aktivitas
Dosen/
Nama
Pengajar
Sumber
Ajar/pustaka
/referensi
Teks
Presentasi
Gambar
Audio/Video
Soal-tugas
Web
9
1). Mengetahui jenis-jenis
kebijakan fertilitas dan
mortalitas yang ada
2). Dapat mengetahui dan
memahami kebijakan
fertilitas dan mortalitas
yang tepat untuk
dilakukan di Indonesia
Kebijaksanaan fertilitas
dan mortalitas
100 menit tatap muka dan
300 menit tugas mandiri
<
<
<
<
|
|
Mhs di kelas
mendengarka
n dosen;
melihat
Audio
Visual;
presentasi;
berdiskusi
Mempelajari
RKPM dan
bahan ajar;
Penjelasan di
depan kelas
dan Memandu
tanya jawab
dan diskusi
Pustaka
PPT file
PDF file
Jurnal
Bahan ajar
No Modul : 9
Pertemuan : 9
Pokok Bahasan : Kebijaksanaan Fertilitas dan Mortalitas
Kata Kunci : Fertilitas, mortalitas, kebijaksanaan, kependudukan
Pendahuluan
Deskripsi Singkat
Usaha pemerintah dapat dibedakan atas dua, yaitu yang nampak dari kebijaksanaan
yang diarahkan untuk mempengaruhi fertilitas dengan maksud merubah tingkat
pertumbuhan penduduk dan yang merubah tingkat kematian.
Manfaat dan Relevansi
Dengan memahami jenis-jenis kebijakan fertilitas dan mortalitas di skala global,
maka diharapkan mahasiswa akan mengerti kebijakan yang telah diaplikasikan dan
memiliki prospek untuk dilakukan di masa depan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan.
Tujuan instruksional khusus/learning outcomes
Setelah mengikuti perkuliahan pada bab ini mahasiswa akan mampu:
1). Mengetahui jenis-jenis kebijakan fertilitas dan mortalitas yang ada
2). Dapat mengetahui dan memahami kebijakan fertilitas dan mortalitas yang tepat untuk
dilakukan di Indonesia
A. Kebijaksanaan Untuk Mempengaruhi Tingkat Fertilitas
Dalam hubungan dengan fertilitas, kebijaksanaan pemerintah dapat dibedakan atas dua,
yaitu yang bersifat "pronatalist" dan yang "antinatalist".
1. Kebijaksanaan Pronatalist
Kebanyakan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan trend fertilitas sebelum
abad 20 mengarah kepada peningkatan fertilitas dan pertumbuhan penduduk. Sangat sulit untuk
mencari argumentasi yang jelas dari ekebijaksanaan ini, akan tetapi satu hal yang penting
berdasarkan motif kebijaksanaan pronatalis di beberapa negara diperoleh kesimpulan bahwa
alasan utama dari kebijaksanaan ini adalah peningkatan kondisi ekonomi. Akan tetapi McIntosh
(1981) menyebutkan bahwa latar belakang politik dalam beberapa hal menjadi alasan utama
lainnya dari kebijaksanaan tersebut. Di Eropa Barat misalnya, keengganan pemerintah untuk
melaksanakan kebijaksanaan pronatalis secara komprehensif sangat berkaitan dengan pluralisme
politik (political pluralism) yang mencirikan demokrasi liberal dan menemukan ekspresi di
dalam prosedur perumusan kebijaksanaan di dalam masyarakat demokratis. Pertimbangan politik
juga memainkan peranan penting pada kebijakan untuk meningkatkan fertilitas di USSR (Weber
and Goodman, 1981). Hal itu mengacu pada disparitas antara pertumbuhan penduduk Slavic dan
Muslim yang menyebabkan pemerintah melakukan usaha untuk menyeimbangkan pertumbuhan
penduduk antara keduanya.
Bentuk-bentuk umum yang terkenal adalah (Weller and Bouvier, 1981)
a. Propaganda pronatalist
b. Program-program yang mendorong keluarga, sistim perpajakan, dan insentif untuk
seorang ibu, dan
c. Pembatasan terhadap distribusi dan penggunaan kontrasepsi dan aborsi.
Disamping ketiga bentuk tersebut, United Nations (1974) menyebutkan satu hal lagi yaitu
himbauan untuk menikah dan memberikan "support" atau bantuank kepada keluarga yang
mempunyai anak banyak.
Dewasa ini kebijaksanaan yang demikian masih dilakukan dibeberapa negara. Mereka
yakin bahwa penduduk yang besar merupakan pra-syarat untuk pertumbuhan ekonomi atau dapat
menempatkan daerah-daerah yang masih kosong. Brasil, Argentina, dan beberapa negara di
Afrika memiliki kebijaksanaan yang demikian. Misalnya, Argentina menginginkan penduduknya
menjadi 50 juta pada akhir abad ini.
Banyak pemimpin negara yang beraliran Marxist dan kiri di Amerika Latin yang bercaya
bahwa problem dalam negerinya lebih bersifat sosial dan ekonomis dari pada demografis.
Mereka percaya bahwa kalau terjadi kondisi dalam negeri yang memburuk, maka revolusi sosial
harus dilakukan. Karena itu, mereka percaya bahwa pertumbuhan penduduk merupakan
dorongan bagi revolusi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomis, dan politis. Mereka
menafsirkan bahw pembatasan kelahiran hanyalah merupakan suatu propaganda para negara
kapitalis atau imperialis yang terus berusaha untuk mengeksploitasi sumberdaya alam Amerika
Latin.
Tidak hanya negara sedang berkembang yang menginginkan peningkatan fertilitas pada
abad ini. Negara maju seperti Jerman, Italia, dan Jepang selama perang Dunia I dan II juga
menginginkan hal yang sama. Propaganda pronatalist yang isentif, pembayaran uang cash pada
keluarga yang memiliki anak, pembatasan aksess terhadap alat kontrasepsi, pengaturan emigrasi,
dan hukum "eugenic" (yang mendorong perkembangan etnis tertentu, sementara melarang yang
lain) merupakan refleksi dari usaha pemerintah untuk mencapai jumlah penduduk yang lebih
besar. Kebijaksanaan-kebijaksanaan ini diadposi karena kekuasaan dan kesejahteraan dianggap
sama dengan jumlah penduduk yang besar.
Beberapa negara industri seperti Perancis dan Romania juga telah mengadopsi
kebijaksanaan pronatalist ini beberapa saat sejak perang dunia pertama. Kebijaksanaan ini
menggambarkan reaksi mereka terhadap fertilitas dan mortalitas yang rendah yang terjadi
bersamaan dengan masuknya modernisasi. Negara-negara ini kuatir bahwa kesejahteraan
ekonomi dan politiknya akan turun kecuali penduduk terus meningkat. Karena mortalitas
cenderung mengecil dan karena pemerintah membatasi immigrasi besar-besaran dari negara lain
berhubung dengan perbedaan politik dan budayanya, maka metode satu-satunya yang diambil
pemerintah adalah meningkatkan pertumbuhan penduduk melalui peningkatan fertilitas.
Meskipun demikian, kebijaksanaan pronatalist di negara-negara industri telah menjadi
kurang efektif. Tahun 1979, angka kelahiran di Perancis masih dibawah 15 per 1000 penduduk.
Demikian pula halnya dengan angka kelahiran di Belgia, Bulgaria, Jerman Timur, dan negara
industri lain. Kebijaksanaan ini tidak cukup untuk membedung pengaruh kebijaksanaan
antinatalist.
Kebijakan pronatalis di Cekoslovakia dimulai pada pertengahan tahun 1960-an (Frejka,
1980) dengan cara menaikkan tunjangan keluarga, memperluas "basic maternity leave",
menaikkan tunjangan kelahiran dan tunjangan bieaya perawatan anak. Kebijakan tersebut
ditambah dengan memberikan pinjaman dengan bunga rendah terhadap pasangan di bawah usia
Displaying 5 of 15 pages, to read the full document please DOWNLOAD.