Analisis Kemandirian Daerah Subosukawonosraten dalam Pelaksanaan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Tinjauan Keuangan Daerah)*

Document Details:
  • Uploaded: August, 31st 2015
  • Views: 162 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 15 Pages
  • File Format: .pdf
  • File size: 99.86 KB
  • Uploader: Doni Ferdian
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
ANALISIS KEMANDIRIAN DAERAH SUBOSUKAWONOSRATEN
DALAM PELAKSANAAN SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI
DAERAH ( TINJAUAN KEUANGAN DAERAH )*
Koko Andriyanto, Hamdan Majid, Hanggoro Kurniawan, Arif Rahman Hakim
Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kemandirian daerah
SUBOSUKAWONOSRATEN dalam pelaksanaan sebelum dan sesudah otonomi
daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data realisasi
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah
SUBOSUKAWONOSRATEN, data gambaran umum daerah
SUBOSUKAWONOSRATEN dalam angka, dan data Produk Domestik Regional
Bruto. Alat analisisnya dibagi menjadi dua yaitu analisis deskriptif dan analisis
kuantitatif. Analisis deskriptif meliputi pertumbuhan PAD dan pertumbuhan
ekonomi. Analisis kuantitatif meliputi derajat desentralisasi fiskal, kemandirian
daerah dengan pola hubungan, rasio aktivitas pembangunan daerah, dan indeks
kesiapan otonomi daerah.
Berdasarkan analisis deskriptif meningkatnya pertumbuhan PAD tidak
diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada analisis
kuantitatif terlihat bahwa daerah Kabupaten SUBOSUKAWONOSRATEN belum
mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga memiliki ketergantungan
yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat.
Saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain Pemerintah Daerah
Kabupaten SUBOSUKAWONOSRATEN perlu menggali potensi yang dimiliki
guna memompa pendapatan asli daerah, melakukan peninjauan kembali atas
pengurangan bantuan maupun sumbangan, dan diperlukan penghematan atas
alokasi belanja rutin maupun pembangunan.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kemandirian Daerah Pola Hubungan, DDF,
RAPD, dan IKOD
*Penelitian ini didanai oleh HIBAH DIPA UNS TH. 2007
I. PENDAHULUAN
Sejak digulirkan dan diberlakukan peraturan perundangan dan produk hukum
mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah kearah otonomi daerah, telah
memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada
pemerintah daerah secara proporsional untuk mengatur, membagi, dan
memanfaatkan sumberdaya nasional, serta aspek Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah. Hal itu terlihat semakin nyata dengan digulirkannya dua produk
perundangan yang baru yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Analisis Kemandirian Daerah di Subosikawonosraten... (2007)
2
Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat
dan Daerah yang merupakan penganti UU No. 22/Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam kedua
undang-undang tersebut terdapat pengambil alihan sejumlah wewenang dan
tanggung jawab pemerintah pusat dalam mengelola dan melaksanakan
pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional. Hal ini
ditujukan untuk peningkatan kualitas dan pengoptimalan penyelenggaraan
pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Dengan diberlakukannya kedua perundangan tersebut telah menempatkan
pemerintah daerah sebagai ujung tombak implementasi ekonomi. Konsekuensinya
pemerintah daerah harus mampu melaksanakan hakekat semangat otonomi yang
tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Agar implementasi
otonomi daerah dapat berhasil dengan baik paling tidak ada lima strategi yang
harus diperhatikan ( Abdul Halim, 2001 ), yaitu: (i) Self Regular Power, dalam
arti kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan
masyarkat didaerahnya; (ii) Self Modifying Power, berupa kemampuan
menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai
dengan komdisi daerah ternmasuk terobosan inovasi kearah kemajuan dalam
menyikapi potensi daerah; (iii) Creating Local Political Support, dalam arti
penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari
masyarakatnya, baik pada posisi kepala daerah sebagai eksekutif maupun DPRD
sebagai pemegang kekuasaan legislatif; (iv) Managing Financial Resources,
dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal
sumber penghasilan keuangan guna membiayai aktivitas pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat; serta (v) Developing Brain Power,
dalam arti membangun sumber daya manusia yang handal dan selalu bertumpu
pada kapabilitas menyelesaikan masalah.
Program otonomi daerah sebagai cermin dari kemandirian merupakan
penyerahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Analisis Kemandirian Daerah di Subosikawonosraten... (2007)
3
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundangan yang berlaku. Hal ini
memberikan peluang yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan kinerja penggunaan semua sumberdaya yang dimilikinya, dengan
kepemilikan wewenang yang lebih besar dalam penentuan kebijakan didaerah.
Pembangunan ekonomi daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya
yang dimiliki untuk menciptakan lapangan usaha baru dan merangsang kegiatan
ekonomi dalam daerah tersebut ( Lincolin Arsyad, 1999 ). Akan tetapi masalah
pokok dalam pembangunan daerah sering terletak pada penekanan kebijakan-
kebijakan yang didasarkan pada kekhasan yang dimiliki oleh suatu daerah.
Berdasarkan asas ekonomi daerah, hal-hal yang berhubungan dengan
kebijaksanaan, perencanaan, pegawasan maupun pembiyaan kegiatan pemerintah
daerah menjadi wewenang dan tugas pemerintah daerah. Melihat keadaan
tersebut, maka untuk mencapai tujuan dari suatu pembangunan daerah yaitu
meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah,
pemerintah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif
untuk pembangunan daerah.
Dari paparan diatas tampak jelas bahwa faktor kemampuan mengelola
keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan
pelaksanaan Otonomi Daerah. Maka diharapkan kemampuan mengelola keuangan
daerah dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Studi ini menekankan pada analisis kemandirian daerah
SUBOSUKAWONOSRATEN yang termasuk kedalam wilayah Pembangunan
VIII di Propinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah yang
menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap
pemerintah pusat. Sebab semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah
terhadap pemerintah pusat maka daerah dikatakan mempunyai kemandirian yang
baik dan berhasil dalam pelaksanaan otonomi daerah.
II. METODOLOGI PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian yang berjudul Analisis Kemandirian Daerah
SUBOSUKAWONOSRATEN Dalam Pelaksanaan Sebelum Dan Sesudah Otonomi
Daerah merupakan penelitian berbentuk survey yang mengambil lokasi di daerah
SUBOSUKAWONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang digunakan
Analisis Kemandirian Daerah di Subosikawonosraten... (2007)
4
adalah data sekunder dari berbagai dokumen di lingkungan pemerintahan daerah
SUBOSUKAWONOSRATEN.
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi:
a. Data penjabaran Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Daerah
SUBOSUKAWONOSRATEN diperoleh dari perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah SUBOSUKOWONOSRATEN Tahun 1998-
2004.
b. Data Gambaran Umum daerah SUBOSUKAWONOSRATEN Dalam Angka
( Badan Pusat Statistik ) tahun 1998-2004.
c. Data Produk Domestik Regional Bruto daerah SUBOSUKAWONOSRATEN
( Bappeda dan BPS ) Tahun 1998-2004.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni analisis
deskriptif dan analisis kuantitatif. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:
i. Analisis Deskriptif
a. Pertumbuhan PAD
Pertumbuhan PAD digunakan untuk menghitung pertumbuhan PAD dari
tahun ke tahun. Ini dapat dihitung dengan:
LP PAD = PAD
t
PAD
t-1 x
100 %
PAD
t-1
b. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menghitung perkembangan ekonomi
dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan harga konstan. Ini dapat
dihitung dengan:
g = PDRB
k
PDRB
k-1 x
100 %
PDRB
k-1
ii. Analisis Kuantitatif
a. Derajat Desentralisasi Fiskal
Untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal dapat menggunakan beberapa
indikator atau rasio:
Analisis Kemandirian Daerah di Subosikawonosraten... (2007)
5
DDF1 = PAD (Pendapatan Asli Daerah) x 100%
TPD (Total Pendapatan Daerah)
DDF2 = PAD + BHD (Bagi Hasil Daerah) x 100%
TPD (Total Pendapatan Daerah)
DDF3 = PAD x 100%
Pengeluaran Rutin
DDF4 = PAD + BHD (Bagi Hasil Daerah) x 100%
Pengeluaran Rutin
Beberapa indikator di atas digunakan untuk mengukur kemandirian atau
ketergantungan suatu daerah. Semakin besar rasionya maka kemandiriannya
semakin besar, dan sebaliknya. Sedangkan rasio dana perimbangan dengan Total
Pendapatan Daerah digunakan untuk mengukur ketergantungan suatu daerah.
Semakin besar rasionya maka daerah tersebut semakin bergantung kepada
pemerintahan yang lebih tinggi.
b. Kemandirian Daerah dengan Pola Hubungan
Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai
sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang
telah membayar pajak dan retribusi sebagai seumber pendapatan daerah, dihitung
dengan:
Rasio Kemandirian
=
Pendapatan Asli Daerah
x
100 %
Bantuan + Sumbangan + Pinjaman
c. Rasio Aktivitas Pembangunan Daerah
Rasio aktivitas dalam pembangunan daerah dapat dilihat dengan perhitungan:
- Rasio Belanja Rutin terhadap Total Pengeluaran
=
Total Belanja Rutin
x
100 %
Total Pengeliaran APBD
- Rasio Belanja Pembangunan terhadap Total Pengeluaran
=
Total Belanja Pembangunan
x
100 %
Total Pengeluaran APBD
d. Indikator Kesiapan Otonomi Daerah
- Pendapatan Asli Daerah
Total Pengeluaran Daerah
Displaying 5 of 15 pages, to read the full document please DOWNLOAD.
Tags: