Negara Hukum

Document Details:
  • Uploaded: November, 24th 2014
  • Views: 261 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 9 Pages
  • File Format: .pdf
  • File size: 116.33 KB
  • Uploader: amanda
  • Category: Law > Goverment
 add to bookmark | report abuse
HUKUM KENEGARAAN & PERUNDANG-UNDANGAN
© TEAM TEACHING HTN FH UGM Halaman 1 dari 9 Halaman
Negara Hukum
by Andi Sandi Ant.T.T.
1. Sejarah
Sejarah perkembangan Negara hukum lebih dahulu ada bila dibandingkan
dengan pemikiran tentang Ilmu Negara ataupun Hukum Tata Negara. Hal ini
merupakan dampak dari pelaksanaan pemerintahan yang ada pada saat itu,
yaitu pemerintahan yang absolute. Oleh sebab itu, para cendikiawan dan para
bangsawan, pada saat itu, mencoba untuk mencari solusi untuk meminimalisir
ataupun menghilangkan dampak dari abusing of power yang dilakukan oleh
penguasa. Solusi yang ditawarkan oleh para cendiakawan dan bangsawan
tersebut sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap Negara dan
Tradisi Hukum yang berlaku:
a. Paham Negara Individualistik,
Dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles, yang menyatakan bahwa
Manusia adalah Mahluk Sosial (Zoon Politikon). Oleh sebab itu, para
pemikir paham Negara individualistik, lebih mengutamakan kepentingan
individu. Jadi mereka berpendapat bahwa Negara itu terbentuk karena
persatuan dari para individu.
Tokoh:
1. Thomas Hobbes (Homo homini lupus, belum omnum
contra omnes). Negara didasarkan atas individu-individu
yang mengadakan kontrak sosial dengan kepentingan
untuk menghilangkan rasa takut dari masing-masing
individu. Semua individu menyerahkan seluruh haknya
kepada Negara agar Negara dapat memberikan rasa
aman pada setiap warganya.
2. John Locke (Status Naturalis). Bahwa ketika manusia
lahir, semua manusia itu bebas dan telah memiliki hak-
hak, tetapi mereka menyadari bahwa hak dari manusia
yang satu dapat menganggu hak dari manusia yang lain,
sehingga mereka membentuk Negara untuk melindungi
hak-hak masing-masing individu tersebut. Jadi tugas
Negara yang utama adalah untuk melindungi hak-hak
asasi dari warganya.
HUKUM KENEGARAAN & PERUNDANG-UNDANGAN
© TEAM TEACHING HTN FH UGM Halaman 2 dari 9 Halaman
3. J.J. Rosseau (Contract Social). Hampir sama
pendapatnya dengan John Locke, tetapi J.J. Rosseau
lebih melihat bahwa keberadaan Negara adalah hasil
perjanjian dari yang diperintah dan yang memerintah,
sehingga tidak semua hak yang ada pada individu
diserahkan kepada pemerintah hanya hak-hak tertentu
saja yang diberikan kepada pemerintah agar pemerintah
dapat melindungi ataupun membatasi pelaksanaan hak
dari setiap individu agar tidak melanggar ataupun
mengganggu hak dari individu yang lain.
b. Paham Negara Golongan menurut Teori Kelas,
Tokoh: Karl Marx, Engels, dan Lenin. Menurut pandangan mereka,
Negara merupakan alat dari kaum borjuis (capitalist) untuk menekan
kaum buruh/ proletar. Oleh karena itu, mereka mengusulkan untuk
melakukan revolusi oleh kaum buruh untuk mengakhiri kekuasaan kaum
kapitalis tersebut. Pada tahap awal, Negara diperlukan untuk mencapai
masyarakat sosialis. Jadi yang diutamakan adalah kepentingan golongan
bukan kepentingan individu.
c. Paham Negara Integralistik,
Tokoh: Adam Heinrich Muller, Spinoza, and Hegel.
Mereka berpendapat bahwa Negara adalah susunan masyarakat yang
integral, therefore segala golongan, segala bagian, segala anggotanya
berhubungan erat satu dengan yang lain dan merupakan satu-kesatuan
masyarakat yang organis. Selain itu, menurut para tokoh ini, kepentingan
masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan individu.
Indonesia: Diperkenalkan oleh Soepomo dalam pidato-pidatonya di
sidang BPUPKI dan juga Penjelasan UUD 1945, bahwa kepentingan
umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu, tetapi harkat dan
martabat seseorang tetap dihargai.
Reaksi dari pendapat-pendapat para ilmuwan untuk membatasi kekuasaan yang
absolute tersebut, akhirnya menghasilkan solusi, yaitu pembatasan kekuasaan
HUKUM KENEGARAAN & PERUNDANG-UNDANGAN
© TEAM TEACHING HTN FH UGM Halaman 3 dari 9 Halaman
Negara (Limited Government) melalui hukum (dapat berbentuk constitution).
Pembatasan terhadap kekuasaan ini, kemudian sangat dipengaruhi juga oleh
tradisi hukum yang berlaku di Negara ybs. dan juga pandangan masyarakat
Negara tersebut terhadap institusi Negara (Invidualistik, Golongan, atau
Integralistik).
Secara umum, di dunia ini ada dua macam tradisi hukum yang dikenal, yaitu
Continental Law (Germany, Netherland) dan Common Law (USA (generally),
United Kingdom), tetapi ada juga Negara yang mencoba untuk memadukan
kedua tradisi hukum tersebut (Campuran) (South Africa dan USA pada
pemerintah nasionalnya- Continental law). Berdasarkan tradisi hukum yang
dimiliki oleh masing-masing Negara ditambah lagi dengan perkembangan, ide
bernegara, dan tujuan dari warga negara tsb, maka konsep Negara hukum
sedikit berbeda antara Negara yang bertradisi common law dengan Negara yang
bertradisi continental law (Modern Roman Law), walaupun keduanya memiliki
pandangan terhadap Negara yang sama (Individualistik).
Pada Negara Common law, tujuan utama dari Negara adalah untuk melindungi
hak-hak dasar dari para warganya. Dengan demikian fokus utama Negara
adalah memberikan perlindungan kepada warganya karena paham individualistik
yang mereka anut. Negara baru dapat bertindak bila para individu telah
memberikan hak untuk itu. Sebagai akibat lebih lanjut dari bentuk perlindungan
ini, maka lahir yang disebut dengan Habeas Corpus Act (Asas Legalitas dari
suatu tindakan Negara). Jadi ada supremasi hukum (rule of law) dalam Negara
tersebut yang berlaku sama bagi setiap orang (equality before the law); semua
orang dianggap sama dalam hukum karena mereka semua (para individu) yang
memberikan hak tersebut kepada Negara. Pemberian hak-hak kepada Negara
dilakukan oleh para individu tanpa melihat status, suku, atau pun kedudukan
mereka. Jadi Negara tidak boleh membedakan perlakuan kepada siapapun.
Konsekuensinya, dalam bidang peradilan, kemudian, Negara tidak akan
memperlakukan pembedaan kepada siapapun, sehingga negara tidak perlu
membentuk peradilan khusus untuk mengadili para pejabat pemerintah.
HUKUM KENEGARAAN & PERUNDANG-UNDANGAN
© TEAM TEACHING HTN FH UGM Halaman 4 dari 9 Halaman
Lebih lanjut dalam kekuasaan judicative, hakim harus mendasarkan pada
keputusan yang terlebih dahulu (jurisprudence) yang dikenal dengan asas
STARE DECISIS. Jadi harus ada perlakuan/ hukuman yang sama terhadap
setiap individu bila melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana yang “sama”
(on point binding case). Dengan kata lain, harus ada KEADILAN (JUSTICE).
Tradisi ini kemudian melahirkan RULE OF LAW karena semua orang diperintah
oleh hukum, yang mana hukum tersebut berlaku sama terhadap setiap individu.
Di sisi lain, Negara continental law tradition (modern roman law) yang juga
berpaham individualistik, ditambah lagi dengan berpedoman pada Negara Polisi
(polizei staat) dari Hans Nawiasky, (“Bahwa Negara mempunyai dua fungsi
besar, yaitu sebagai penjaga tata tertib dan keamanan (sicherheit polizei) dan
sebagai penyelenggara perekonomian atau menyelenggarakan semua
kebutuhan hidup warga Negara (wohlfart polizei)”), Immanuel Kant
(methaphysiche ansfangsgrunde der recthslehre) memperkenalkan konsep
negara hukum liberal. Menurut Kant, konsep ini berawal ketika para raja
ataupun bangsawan yang berkuasa, pada saat itu, mengalami kesulitan dana
untuk menjalankan kekuasaannya, maka raja/bangsawan tersebut, kemudian,
mengundang para orang-orang kaya (tuan tanah: land lord) dan para
cendikiawan untuk membantunya dalam hal-hal keuangan dan pemikiran-
pemikiran demi melanggengkan kekuasaan raja/ bangsawan tsb. Sebagai kontra
prestasi dari sumbangan dana dan pemikiran dari orang-orang kaya dan
cendikiawan tersebut, raja/bangsawan memberikan hak untuk menjalankan
fungsi ekonomi dari negara kepada mereka (telah terjadi pembagian kekuasaan
antara para penguasa dan golongan borjuis). Jadi tugas negara dalam bidang
ekonomi hanya dikuasai oleh para kelompok borjuis dan para cendikiawan.
Akibat lebih jauh dari penyerahan tugas tersebut adalah penguasaan bidang
ekonomi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang kaya dan cendikiawan saja.
Inilah yang mengakibatkan lahirnya ungkapan yang dikenal dengan laise faire,
laise passe. Jadi yang kuat pasti akan selalu menang. Pembagian tugas ini
mengakibatkan para penguasa (raja/bangsawan) hanya bertugas untuk menjaga
ketertiban dan keamanan saja. Jadi negara dalam hal ini hanya mempunyai
tugas sebagai penjaga malam (nachtwachter staat), yaitu hanya bertugas
menjaga ketertiban dan keamanan saja. Konsep ini tidak berjalan dengan baik,
HUKUM KENEGARAAN & PERUNDANG-UNDANGAN
© TEAM TEACHING HTN FH UGM Halaman 5 dari 9 Halaman
sebab tujuan dibentuknya negara tidak dapat menyejahterakan rakyat;
melainkan, sebaliknya, yaitu lebih memperburuk keadaan dengan melakukan
penindasan kepada ordinary men (masyarakat awam). Konsep pembatasan ini
kemudian ditolak lagi oleh rakyat karena mereka berpendapat bahwa
pembatasan itu tidak membuat mereka sejahtera tetapi sebaliknya, walaupun
kekuasaan negara telah dibagi sedemikianrupa. Akhirnya “kesepakatan yang
disetujui oleh rakyat adalah pembagian kekuasaan tidak boleh lagi hanya
dimintakan persetujuan pada golongan tertentu, tetapi harus juga dimintakan
kepada mereka.
Koreksi terhadap konsep usulan Kant kemudian diusulkan konsep lain oleh
Friedrich Julius Stahl (philosophie des rechts). Stahl mengusulkan konsep
negara hukum formal. Usulan itu, yang pada intinya mengatakan bahwa negara
hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara
membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara
dengan/melalui undang-undang. Akan tetapi, berdasarkan konsep itu tetap saja
melahirkan dampak negatif, sebab negara sangat dibatasi ruang geraknya oleh
undang-undang yang disetujui oleh rakyat. Jadi Negara tidak dapat melakukan
sesuatu/tindakan tanpa terlebih dahulu ditentukan dalam undang-undang.
Konsep ini-lah yang dinamakan konsep negara hukum formal karena semua
harus diatur dalam suatu undang-undang terlebih dahulu (wetmatigheid van het
bestuur (negara berdasarkan hukum); selanjutnya menjadi rechtmatigheid van
het bestuur (pemerintah berdasarkan hukum): partner rakyat untuk menciptakan
kemakmuran)
1
; dan akhirnya menjadi doelmatigheid van het bestuur (sepanjang
tindakan pemerintah dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum)).
Dampak negatif, ini coba diminimalisir dengan diberikannya discretionary power
(freies ermessen: wewenang untuk mengambil tindakan sesuai dengan
1
Pada masa ini, rakyat tidak lagi terlalu konfrontatif dengan negara dan negara, yang dalam hal
ini pemerintah, memerlukan kelonggaran dalam melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu
untuk mencapai kemakmuran rakyat, sehingga diperlukan semacam escape clause
(pengecualian) dari ketentuan undang-undang agar pemerintah dapat dengan leluasa bergerak
namun dengan catatan seluruh gerak pemerintah tersebut harus bertujuan untuk mencapai
kemakmuran. Konsekuensinya, negara mendegelasikan sebagian kewenangannya untuk
membentuk undang-undang kepada pemerintah. Dengan ketentuan ini, maka pemerintah dan
negara (baca: kekuasaan legislatif) mempunyai kedudukan yang sama dalam percaturan
kehidupan bernegara karena kedua lembaga ini mempunyai kewenangan untuk membentuk
undang-undang. Hal inilah kemudian yang menyebabkan dalam rechtmatigheid van het bestuur
posisi pemerintah dan rakyat (yang diwakili oleh lembaga legislatif) menjadi sejajar dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan.
Displaying 5 of 9 pages, to read the full document please DOWNLOAD.