Jurnal Usulan Program Kreativitas Mahasiswa Konglomerasi Media Jangan Jadikan Frekuensi Publik Sebagai Pembodohan Rakyat

Document Details:
  • Uploaded: June, 14th 2015
  • Views: 176 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 19 Pages
  • File Format: .docx
  • File size: 669.84 KB
  • Uploader: amanda
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
Usulan Program Kreativitas Mahasiswa - Konglomerasi Media,
Jangan Jadikan Frekuensi Publik sebagai Pembodohan Rakyat
Bidang Kegiatan :
PKM GAGASAN TERTULIS
Diusulkan oleh :
-
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT dengan segala
limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga penulis dapat
menyusun sebuah gagasan berjudul Konglomerasi Media, Jangan Jadikan
Frekuensi Publik sebagai Pembodohan Rakyat yang akan diikutsertakan pada
Program Kreativitas Mahasiswa bidang Gagasan Tertulis tahun 2014.
Semua ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dorongan dari
semua pihak yang telah membantu kami dalam proses menyusunan gagasan ini,
oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :
1. Prof. M. Hawin, S.H., LLM., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan Fakultas Hukum UGM
2. Aminoto, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Tata Negara
3. Dian Agung Wicaksono S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing PKM-GT
4. Teman-teman FH UGM 2011 yang mengambil konsentrasi Hukum Tata
Negara
5. Teman-teman penyelenggara Workshop PKM-GT dari Departmen RKH Dema
Justicia FH UGM
6. Serta semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan laporan
akhir PKM ini yang mohon maaf karena tidak dapat kami sebutkan namanya
satu per satu.
Penulis menyadari bahwa gagasan yang telah kami susun ini masih jauh
dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang
bersifat membangun demi kesempurnaan gagasan kami kedepannya. Semoga
gagasan ini nantinya dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis
pada khususnya serta dapat menjadi rekomendasi dan pertimbangan bagi
pemangku kebijakan dalam menentukan arah kebebasan pers di negeri ini.
Sleman, 8 Maret 2014
Penulis
Konglomerasi Media, Jangan Jadikan Frekuensi Publik sebagai
Pembodohan Rakyat
ABSTRAK
2014 merupakan tahun politik, di tahun ini rakyat Indonesia akan
menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi terbesar yaitu Pemilu.
Pertarungan Pemilu 2014 pun semakin terasa. Khususnya pertarungan di media
elektronik, sudah ramai lambang parpol dan tokoh partai menghiasi layar kaca
kita, padahal menurut KPU masa kampanye resmi melalui iklan di media massa
baik cetak dan elektronik baru jatuh pada 16 Maret 2014 mendatang.
Media, apapun bentuknya, seharusnya berposisi netral alias tidak
memihak. Sesuai namanya yang berasal dari bahasa Latin, medio yang berarti
‘dipertengahan’. Maka sudah sewajarnya pelaku media/pers sebagai pilar keempat
demokrasi diisi oleh orang-orang yang berada di luar lingkaran pemerintahan
(eksekutif, legislatif dan yudikatif), tujuannya murni untuk menjaga netralitas
media itu sendiri dari campur tangan kepentingan banyak pihak dan agar dapat
menjalankan fungsinya dengan baik sebagai alat kontrol bagi masyarakat terhadap
pemerintah maupun sebaliknya.
BAB 1
PENDAHULUAN
1. 1 LATAR BELAKANG
2014 merupakan tahun politik, di tahun ini rakyat Indonesia akan
menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakilnya di parlemen dan pasangan
presiden serta wakil presiden untuk periode lima tahun mendatang dalam pesta
demokrasi terbesar yaitu Pemilu 2014. Pertarungan Pemilu 2014 pun semakin
terasa. Tak hanya berkompetisi melalui cara konvensional seperti berkampanye
dari satu tempat ke tempat lain untuk meraih simpati rakyat, partai politik pun
gencar bertarung melalui jalur udara yakni lewat iklan dan acara di media massa.
Khususnya pertarungan di udara, sudah ramai lambang parpol dan tokoh
partai menghiasi layar kaca dan media lainnya. Apalagi, elite partai politik peserta
pemilu tahun ini beberapa adalah penguasa media nasional. Contohnya saja,
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh adalah pemilik Metro TV, Capres
Partai Golkar Aburizal Bakrie pemilik TV One dan ANTV dan Cawapres Partai
Hanura Harry Tanoesudibjo pemilik RCTI, Global TV dan MNC TV. Sehingga
tak jarang, wajah mereka terpampang di TV milik mereka masing-masing hampir
setiap jam per hari.
Tanah, air dan udara, harus dikuasai negara dan sebesar-besarnya
digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun sayangnya di Indonesia, frekuensi
publik sebagai kekayaan udara dieksploitasi sedemikian rupa oleh para pemilik
media (khususnya televisi) dan digunakan untuk kepentingan ekonomi dan politik
mereka sendiri dengan mengabaikan kepentingan publik. Kanal-kanal yang
seharusnya digunakan untuk memberikan edukasi yang benar justru digunakan
oleh pemilik media untuk memanisfestasikan kepentingan pribadinya. Tidak
hanya pada kemasan berita, tapi juga kemasan lain seperti, kuis berhadiah,
talkshow, sinetron, bahkan pada running text, “pesan politik” pemilik televisi
tersebut disisipkan. Kalau sudah begini rakyat bisa kehilangan kiblat informasi
sehingga dengan mudah menjadi objek kaum elitis
Pasca Reformasi 16 tahun silam (1998), dengan cepat konglomerasi media
menjadi corak industri media di Indonesia dan semakin hari kita menyaksikan
pola itu berkembang semakin pesat. Ribuan media dengan aneka format baik itu
cetak, online, radio, televisi, yang informasinya kita baca, kita lihat dan kita
dengar setiap hari ternyata hanya dikendalikan oleh 12 group media saja
1
.
Terkhusus untuk seluruh televisi di negeri ini bahkan hanya dimiliki oleh 5 orang
saja. Oligopoli kepemilikan media dewasa ini sudah pada tahap yang cukup
membahayakan, terutama hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang
berkualitas, bukan semata produk berita komersil. Dimana jurnalis yang
dipekerjakan direduksi menjadi pegawai dan bukan sebagai penulis kritis. Para
jurnalis dipaksa mengubur idealisme mereka dan terpaksa mengikuti aturan yang
dibuat oleh para pemilik modal tempat mereka bekerja. Padalah sebuah pameo
berbunyi : “pers bermutu, bangsa maju”.
Media, apapun bentuknya, seharusnya berposisi netral alias tidak
memihak. Sesuai namanya yang berasal dari bahasa Latin, ‘medio’ yang berarti
1 Hasil penelitian dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) bekerjasama dengan
NGO HIVOS Regional Asia Tenggara dengan judul “Kebijakan Media dan Industri Media di
Indonesia”, tidak termasuk state public yaitu TVRI dan RRI. Diposkan oleh Megasari Fatanti,
pada 15 Juni 2013, http://ccfs.ub.ac.id/?p= 264, diakses pada 5 Maret 2014, pukul 21.33 WIB.
‘dipertengahan’.
2
Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, media seharusnya
menjadi corong informasi yang memaparkan realita apa adanya, karena media
adalah alat bagi rakyat untuk memantau apa yang terjadi ‘diatas’ juga sebaliknya.
Pers atau media massa disebut pilar keempat demokrasi yang melengkapi trias
politica”, yang juga telah dijamin kemerdekaannya dan diakui keberadaannya
oleh UUD 1945, seperti halnya tiga pilar demokrasi lainnya, yakni kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
3
Media massa, baik cetak maupun elektronik,
harus bisa mengawasi tiga pilar negara tersebut.
Mengingat urgensi tersebut, maka pelaku media sewajarnya adalah orang-
orang yang berada di luar lingkaran pemerintahan (eksekutif, legislatif dan
yudikatif), tujuannya untuk menjaga netralitas media itu sendiri dari campur
tangan kepentingan pihak penguasa.
4
Bila ternyata di negeri ini penguasa media
dan pemain di panggung politik adalah orang atau kelompok yang sama. Maka,
wajar bila muncul kecemasan, media hanya menjadi kepanjangan tangan aksi
politik dan alat kekuasaan sang pemilik. Sebuah kutipan sederhana mengatakan
Conquer the world, Conquer the media yang artinya kurang lebih “Penakluk
Media, Penakluk Dunia”.
1.2 TUJUAN DAN MANFAAT YANG INGIN DICAPAI
Dari masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, maka gagasan kami
yaitu mendivestasikan kepemilikan saham atas media massa oleh presiden dan
wakil presiden terpilih demi menjamin kebebasan pers di Indonesia, dirasa sangat
2 Diposkan oleh Erikson A, pada 9 Februari 2013, http://www.blogsierikson.com/2013/02/
syahwat-politik-perusak-netralitas-media.html, diakses pada 5 Maret 2014, pukul 22.21 WIB.
3 R Eep Saefulloh Fatah mengatakan Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourth
estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan,
kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.
4 Diposkan oleh Muhammad Ridwan, pada 21 Februari 2013, pukul 02.06,
http://politik.kompasiana.com/2013/02/21/media-pemilik-media-dan-power-holder-
535624.html, diakses pada 5 Maret 2014, pukul 23.03 WIB.
Displaying 5 of 19 pages, to read the full document please DOWNLOAD.
Tags: