Analisa Kebijakan Publik Analisa Kebijakan Penataan Transportasi Publik Penghapusan Operasional Bus Kota Di DIY

Document Details:
  • Uploaded: June, 3rd 2015
  • Views: 137 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 4 Pages
  • File Format: .docx
  • File size: 428.97 KB
  • Uploader: amanda
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM
Analisa Kebijakan Publik - Analisa Kebijakan Penataan Transportasi Publik - Penghapusan
Operasional Bus Kota di DIY
L E M B A R C O V E R T U G A S 2 0 1 4
Nama
NoMahasiswa
No. Mahasiswa
Nama Matakuliah
Dosen
Judul Tugas
Analisa Kebijakan Penataan Transportasi Publik (Penghapusan
Operasional Bus Kota di DIY)
Jumlah Kata
CHECKLIST
Saya telah:
Mengikuti gaya referensi tertentu secara konsisten...................................................................
Memberikan soft copy tugas.....................................................................................................
Deklarasi
Pertama, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:
Karya ini merupakan hasil karya saya pribadi.
Karya ini sebagian besar mengekspresikan ide dan pemikiran saya yang disusun
menggunakan kata dan gaya bahasa saya sendiri.
Apabila terdapat karya atau pemikiran orang lain atau sekelompok orang, karya, ide
dan pemikiran tersebut dikutip dengan benar, mencantumkan sumbernya serta disusun
sesuai dengan kaidah yang berlaku.
Tidak ada bagian dari tugas ini yang pernah dikirimkan untuk dinilai, dipublikasikan
dan/atau digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah lain sebelumnya.
Kedua, saya menyatakan bahwa apabila satu atau lebih ketentuan di atas tidak ditepati, saya
sadar akan menerima sanksi minimal berupa kehilangan hak untuk menerima nilai untuk
mata kuliah ini.
JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM
Analisa Kebijakan Penataan Transportasi Publik (Penghapusan Operasional Bus Kota di DIY)
Kebijakan yang akan saya analisis untuk tugas mata kuliah Analisa Kebijakan Publik
ialah kebijakan mengenai penataan transportasi di DIY terkait dengan wacana pemerintah
untuk menghapuskan seluruh bus kota yang beroperasi dan digantikan dengan Trans Jogja.
Terhitung mulai awal tahun 2015 diharapkan sudah tidak ada lagi bus kota yang beroperasi
dan seluruhnya digantikan dengan Trans Jogja. Terkait dengan hal tersebut pemerintah akan
menambah jalur Trans Jogja sebanyak 13 rute tambahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya
penataan transportasi publik secara menyeluruh.
Berdasarkan bahan analisis tersebut saya ingin melakukan analisis dalam perspektif
analisis untuk kebijakan yang mengarah pada negara. Dari perspektif saya, kebijakan ini
sudah selayaknya diperlukan untuk segera menata sistem transportasi publik di DIY terutama
untuk Kota Yogyakarta. Kondisi lalu lintas di Yogyakarta harus segera ditangani berkaitan
dengan masalah kemacetan dan polusi udara yang menjadi dampak lanjutan. Untuk
mengurangi dan bahkan nantinya dapat mewujudkan kondisi lalu lintas dan sistem
transportasi yang kian kondusif, maka sangat perlu difikirkan untuk meningkatkan sistem
pelayanan transportasi publik di Yogyakarta.
Seperti yang telah kita ketahui, bahwa kepadatan lalu lintas di Yogyakarta banyak
didominasi oleh kendaraan pribadi terutama motor. Namun, menurut saya solusi tidak dapat
begitu saja diberikan dengan mengurangi kuantitas kendaraan pribadi. Karena penyumbang
kemacetan dari kendaraan pribadi yang digunakan tentu bukan hanya disebabkan oleh warga
dalam Kota. Banyak sekali orang luar Kota Yogyakarta yang mendatangi Kota Yogyakarta
menggunakan kendaraan pribadi untuk keperluan bekerja ataupun kuliah bagi mahasiswa.
Sehingga lebih sulit jika solusi yang dihadapkan adalah dengan melarang orang luar Kota
Yogyakarta untuk datang menggunakan kendaraan pribadi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut maka solusi lain yang dapat dilakukan yakni
dengan meningkatkan kualitas dan fasilitas angkutan kota atau bus umum yang nantinya
dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakannya. Di DIY sendiri sudah sejak
JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM
lama memiliki transportasi publik beberapa bus kota yang dikelola oleh perusahaaan
transportasi seperti Kopata, Damri, Aspada, Kobutri dan Puskopkar. Namun, melihat
kondisinya yang kian lama sudah tidak layak digunakan hingga masyarakat tidak tertarik
menggunakan bus umum. Pengoperasian Trans Jogja tahun 2008 yang dimaksudkan untuk
meningkatkan minat menggunakan transportasi publik juga dinilai belum signifikan. Selama
ini warga cenderung enggan memanfaatkan Trans Jogja karena membutuhkan waktu tempuh
yang lebih lama.
Selain itu, meskipun Trans Jogja sudah dioperasikan, bus kota pun beberapa masih
beroperasi dengan kondisi yang tidak layak. Sehingga bukannya mengurai masalah
kemacetan dan polusi, justru semakin menambah memperkeruh masalah. Ketika usaha
peremajaan bus kota yang dimaksudkan pemerintah untuk mempertahankan keberadaan bus
tersebut agar tetap beroperasi senyatanya sudah tidak dapat dilakukan, maka solusi untuk
mengatasi persoalan transportasi ini dialihkan dengan meningkatkan fasilitas pelayanan bus
Trans Jogja saja yakni dengan menambah rute agar lebih banyak masyarakat dapat
menjangkau sekaligus menghapuskan operasi bus kota secara keseluruhan.
Dengan melihat dari perspektif analisis untuk kebijakan yang mengarah pada negara
analisis saya tidak menekankan pada proses yang berkerja dalam logika teknokratis. Untuk
analisis kasus ini, saya melihat ada dimensi konflik dan tawar menawar kepentingan politik
yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Dalam kasus ini kemungkinan konflik akan terjadi
antara para awak bus kota dengan pemerintah yang juga akan melibatkan PT Tugu Trans
selaku operator Trans Jogja. Oleh karena itu saya akan menggunakan cara pandang model
mixed scanning untuk dapat mengcover keberadaan konflik tersebut agar kebijakan sesuai
dengan konteks. Karena menurut saya esensi kebijakan adalah untuk mencapai solusi atau
mengatasi suatu persoalan. Sehingga, kemunculan konflik harus diakui keberadaannya dan
harus diatasi pula agar kebijakan tidak melahirkan persoalan baru.
Dengan menggunakan model mixed scanning maka analisis tidak hanya berkutat pada
substansi dan proses saja, tetapi juga berusaha menjangkau konten kebijakan. Berkaitan
dengan modelling untuk analisis substansi kebijakan, saya mencoba untuk menggunakan
JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM
model kausal. Berdasarkan kasus kebijakan penghapusan operasional bus kota di DIY, saya
mengasumsikan dengan logika kausal berikut: kemacetan karena fasilitas transportasi
publik yang tidak nyaman sehingga banyak yang memilih kendaraan pribadi meningkatkan
kualitas pelayanan transportasi publik.
Kemudian, modelling untuk analisis proses kebijakan akan digunakan model yang
dapat menjangkau kemunculan konflik. Hal ini lebih relevan digunakan untuk kasus ini
karena cenderung berpotensi konflik dalam proses kebijakannya. Dalam prosesnya, kebijakan
ini mengandaikan bahwa hasil kebijakan merupakan hasil tawar menawar antar aktor yang
terlibat. Untuk dimensi konteks kebijakan dalam kebijakan penghapusan operasional bus kota
ini ialah harus dipahami bagaimana kondisi para awak bus kota nantinya jika bus kota
dihapuskan tentu mereka akan kehilangan pekerjaan.
Tags: