Definisi Pelayanan Publik

Document Details:
  • Uploaded: May, 19th 2015
  • Views: 88 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 7 Pages
  • File Format: .docx
  • File size: 407.83 KB
  • Uploader: Angga Buana
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
1
BAB II
PEMBAHASAN
A. DEFINISI PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan publik menurut Wilkipedia adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak
terikat pada suatu produk secara fisik, Menurut Siagian (2001 : 23) Pembangunan adalah
suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar
oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju moderenisasi dalam rangka pembinaan
bangsa. Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian
usaha dan kegiatan dalam melakukan suatu perubahan menuju keadaan yang lebih baik dari
yang lama menjadi yang baru dan perubahan ini direncanakan sesuai dengan tujuan suatu
bangsa.
Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1
B. PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
1. Profil perusahaan pt. Asdp indonesia ferry (persero)
Profil Perusahaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berada Jl. Jend. Achmad Yani
Kav. 52A Jakarta merupakan perusahaan jasa angkutan penyeberangan dan pengelola
pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perseroan
adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta
menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah
yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan (penyeberangan
perintis). Perusahaan ini berdiri pada tahun 1973, pada saat itu penyelenggaraan Angkutan
1 http://id.wikipedia.org/wiki/ASDP_Indonesia_Ferry
2
Sungai Danau dan Penyeberangan dilaksanakan oleh proyek ASD Ferry (PASDF), kemudian
pada tahun 1980 PASDF diubah menjadi proyek angkutan sungai danau dan penyeberangan
yang kemudian disingkat menjadi PASDP. Pada tahun 1986 terjadi perubahan status
perusahaan kembali yaitu menjadi perusahaan umum angkutan sungai dan penyeberangan
(Perum ASDP). Enam tahun kemudian perusahaan ini terjadi perubahan status yang semula
bernama Perum ASDP berubah menjadi PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
(Persero). Beralihnya status Perum ASDP menjadi Perusahaan Perseroan mengartikan bahwa
pola usahanya diharapkan mampu bersaing dengan perusahaan swasta maupun badan usaha
negara lainnya tanpa meninggalkan fungsinya sebagai penyedia penyeberangan perintis. Pada
tahun 2004 perusahaan ini kembali merubah indentitas perusahaannya dari PT ASDP menjadi
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Pada tanggal 5 Agustus 2008, dengan disaksikan oleh
Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN dan Wakil Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi, perusahaan ini melakukan transformasi bisnis dengan
penandatanganan Pakta Integritas yang menandai diberlakukannya perubahan struktural
perseroan dimulai dari perubahan nama dan logo dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
menjadi PT. Indonesia Ferry (Persero), redefinisi visi dan misi, penegasan usaha pokok,
penciptaan usaha penunjang, revitalisasi dan investasi alat produksi, restrukturisasi total serta
rencana strategis bisnis. Semua hal tersebut adalah bagian dari pelaksanaan program
transformasi bisnis yang diharapkan dapat merubah posisi perusahaan menjadi BUMN yang
dapat memberikan kontribusi bagi negara.
C. PROFIL PERUSAHAAN CABANG PT. INDONESIA FERRY (PERSERO)
PT. Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni atau yang sering dikenal dengan
nama PT ASDP Indonesia Ferry yang terletak di Jl. Pelabuhan Bakauheni ini merupakan
salah satu anak perusahaan di bawah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang berada
Jakarta. Perusahaan ini memiliki 31 (tiga puluh satu) perusahaan cabang yang tersebar di
kepulauan Indonesia. Pelabuhan Penyeberangan ini adalah pelabuhan umum yang melayani
Penyeberangan antara Ujung Selatan Pulau Sumatra (Bakauheni) Ujung Barat Pulau Jawa
(Merak) untuk kepentingan umum. Pada mulanya lintas Penyeberangan antara Pulau Sumatra
dan Pulau Jawa dilayani oleh Perusahaan pelayaran atau kapal-kapal PJKA (Perusahaan
Jawatan Kereta Api) pada lintas Merak – Panjang. Namun, dengan seiringnya waktu di mana
3
dapat dilihat jarak tempuh kapal pada saat ini mencapai 57 (lima puluh tujuh) mil dan
dibutuhkan selama 6 (enam) jam untuk sampai ke tujuan. Perusahaan Pelabuhan
Penyeberangan dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT. Indonesia Ferry
(Persero) yang resmi dan dioperasikan sejak tahun 1981. Pada saat awal operasi pelabuhan
tersebut masih di bawah Direktorat Jendral Perhubungan Darat, kemudian ditunjuk Unit
Pelaksana Teknis (UPT). Berikut adalah foto kantor PT. Indonesia Ferry (Persero) Cabang
Bakauheni
Sejarah Singkat Perusahaan Cabang
Sebelum tahun 1981 daerah Bakauheni belum dikenal dan masih tertutup, saat itu
lintasan penyeberangan berada di daerah Merak – Panjang dan kemudian lintasan
penyeberangan dialihkan menjadi Merak – Srengsem. Namun sejak tanggal 26 Mei 1981 saat
pelabuhan penyeberangan Bakauheni diresmikan oleh menteri perhubungan dan sekaligus
dioperasikan maka lintas penyeberangan Merak Srengsem dialihkan menjadi Merak
Bakauheni. Pelabuhan penyeberangan ini dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:
a. Periode tahun 1981 – 1983
Pelabuhan penyeberangan Bakauheni sebagai pelabuhan yang diusahakan sendiri dan
pelaksanaan pengoperasian di komando langsung oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat
yang berada di bawah kantor wilayah VIII Departemen Perhubungan Provinsi Lampung.
b. Periode tahun 1983 – 1986
Dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM.136/OP.001/PHB.1986 maka status pelabuhan penyeberangan Bakauheni adalah sebagai
unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jendral Perhubungan Darat di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kakanwil VI Direktorat Jendral Perhubungan Darat Propinsi Lampung.
c. Periode tahun 1987 – 1992
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1992 personil pelabuhan
Penyeberangan Bakauheni diserahterimakan dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat
kepada perusahaan Umum Angkutan Sungai Danau dan Pelabuhan (Perum ASDP). Mulai
4
itulah perusahaan Pelabuhan ditangani secara penuh oleh Perum ASDP. Sesuai dengan
Keputusan Direksi Perum ASDP Nomor KD.164/HK.203/P.ASDP/1998 tanggal 25 Februari
1987 tentang organisasi Cabang Pelabuhan Penyeberangan Kelas I Bakauheni yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengusahaan jasa pelabuhan penyediakan,
pembangunan, pemeliharaan fasilitas dan peralatan penyesuaian dan kebijaksanaan
perusahaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM.36 Tahun 1989 tanggal 1986 Kepala Pelabuhan Penyeberangan selain diberi tugas
pengusahaan, juga ditunjuk untuk melaksanakan tugas tugas pemerintah di Pelabuhan
Penyeberangan dengan demikian berarti kepala pelabuhan merupakan koordinator tunggal
terhadap instansi terkait yang ada di dalam pelabuhan di bidang tugas-tugas pemerintah.
d. Periode tahun 1992 – 2008
Berdasarkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 1992 tanggal 19 Maret telah
dilaksanakan pengalihan bentuk Perum ASDP menjadi Perusahaan Perseroan atau PT. ASDP
(Persero) yang efektif berlaku sejak Juni 1992.
e. Periode tahun 2008 – sekarang
Pada tanggal 5 Agustus 2008, dengan disaksikan oleh Deputi Bidang Usaha Logistik
dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi, perusahaan melakukan penandatanganan Pakta Integritas yang menandai
diberlakukannya perubahan struktural perseroan dimulai dari perubahan nama dan logo dari
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) menjadi PT. Indonesia Ferry (Persero), redefinisi visi
dan misi, penegasan usaha pokok, penciptaan usaha penunjang, revitalisasi dan investasi alat
produksi, restrukturisasi total serta rencana strategis bisnis. Semua hal tersebut adalah bagian
dari pelaksanaan program transformasi bisnis yang diharapkan dapat merubah posisi
perusahaan menjadi BUMN yang dapat memberikan kontribusi bagi negara.
1. Visi dan Misi Perusahaan Cabang
a. Visi :
Menjadi operator jasa penyeberangan dan pelayaran yang tangguh dan mampu
memberikan nilai tambah bagi stakeholder’s.
5
b. Misi :
1) Meningkatkan daya saing melalui inovasi produk dan pelayanan untuk dapat
menyediakan jasa yang berkualitas dan kompetitif
2) Mengelola portofolio bisnis dengan pola manajemen modern dan tenaga
professional untuk memaksimalkan nilai tambah bagi stakeholder’s secara seimbang.
3) Memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional melalui penugasan pemerintah
di bidang jasa penyeberangan.
2. Tujuan Perusahaan Cabang
a. Tujuan Sosial
1) Menjamin kesejahteraan karyawan
2) Sebagai sponsor kegiatan
3) Plan visit
4) Kepedulian
b. Tujuan Ekonomi
Tujuan utama Ekonomi di dirikannya perusahaan cabang, adalah :
1) Untuk menambah devisa Negara.
2) Menjadikan sebagai sumber pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat.
3) Menambah lapangan kerja guna mengurangi pengangguran.
4. Tugas dan Fungsi Pokok Perusahaan Cabang
a. Tugas Pokok
Melaksanakan kegiatan pengusahaan pelabuhan atas jasa pelabuhan, pemeliharaan fasilitas
sesuai dengan kebijaksanaan pengusahaan yang ditetapkan.
b. Fungsi Pokok
1) Penyediaan jasa angkutan sungai danau dan penyeberangan.
2) Penyediaan fasilitas untuk perbaikan dan pemeliharaan perawatan kapal dan
alat bantu lainnya untuk keperluan sendiri maupun pihak lain.
Displaying 5 of 7 pages, to read the full document please DOWNLOAD.
Tags: