Proposal Riset Studi Terhadap Keterlibatan Elit Dalam Perencanaan Partisipatif Di Dusun Serut Palbapang Bantul

Document Details:
  • Uploaded: May, 2nd 2015
  • Views: 174 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 22 Pages
  • File Format: .doc
  • File size: 399.29 KB
  • Uploader: amanda
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
Proposal Riset-Studi terhadap Keterlibatan Elit dalam Perencanaan Partisipatif di
Dusun Serut, Palbapang, Bantul
Latar Belakang
Demokrasi merupakan sebuah dimensi makro dalam pengelolaan sebuah
negara, yang diharapkan manifest disetiap jenjang pemerintahan, sejak dari
pemerintah tingkat pusat hingga tingkat lokal, termasuk pada dusun. Manifestasinya
antara lain melalui penyelenggaraan proses perencanaan partisipatif, dimana
keterlibatan banyak orang dalam input ide atau gagasan dalam arah pembangunan
sangat ditekankan. Aktualisasi demokrasi secara lebih konkret terejawantahkan
melalui partisipasi dalam perencanaan pembangunan itulah masyarakat ikut
melakukan analisis masalah yang ada baik untuk masa kini maupun mendatang, lalu
ikut memikirkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan bersama.
Pelacakan tentang arti penting partisipasi dapat memelesetkan kita yang
melakukan glorifikasi partisipasi, namun gagap dalam mewujudkannya. Melalui
telaah dengan penalaran tersebut di atas, pemerintahan lokal yang akan lebih
bernuansa demokratis, namun tidak trampil dalam mewujudkannya. Kalaulah
perencanaan partisipatif memang penting karena menyangkut nasib masyarakat dalam
jangka pendek maupun jangka panjang, haruslah diketahui pula bagaimana
mewujudkannya. Hanya saja, kajian tentang partisipasi biasanya berkutat di situ. Studi
Amartya Sen (1999, h. 148) dan Conyers (1991, hh. 154-155) dapat dijadikan
ilustrasi. Perencanaan partisipatif ditunjukkan arti pentingnya berikut ini. Pertama,
perencanaan partisipatif akan berperan dalam pengembangan kemampuan dasar
masyarakat. Disinilah masyarakat berperan sebagai pelaku pembangunan, dimana
merekalah yang akan merumuskan permasalahan sendiri, menentukan rencana
langkah, melaksanakan rencana, menikmati hasil kinerja dan juga akan melestarikan
program. Kedua, perencanaan partisipatif dapat digunakan sebagai instrumental role
untuk memastikan bahwa rakyat bisa mengungkapkan dan mendukung klaim atas hak-
hak mereka di bidang politik maupun ekonomi. Ketiga, perencanaan partisipatif dapat
menjadi constructive role dalam merumuskan “kebutuhan” rakyat dalam konteks
sosial. Keempat, dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan didapatkan sebuah
informasi yang memaparkan kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat terhadap
program. Kelima, perencanaan yang partisipatif akan berimplikasi pada program
pembangunan yang mendapat legitimasi karena masyarakat merasa memilikinya.
Keenam, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat
dilibatkan dalam proses pembangunan. Selain itu, perencanaan partisipatif telah
berkontribusi pada perwujudan good governance yang mana masyarakat punya hak
untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan (UNDP dalam
Dwiyanto 2006, hh. 79-80).
Dapat ditarik sebuah benang merah bahwa dalam proses perencanaan
partisipatif, salah satu dimensi penting yang menarik untuk dilihat adalah partisipasi.
Partisipasi menjadi salah satu dimensi penting karena melalui mekanisme itulah rakyat
dapat terlibat dan dapat mempengaruhi tindakan pemerintah (Huntington &Nelson
1994, h. 1). Di samping itu, partisipasi menjadi dimensi penting karena sah atau
tidaknya pengambilan keputusan akan dipengaruhi oleh mereka yang berpartisipasi
(Hofsteede 1992, h. 12). Ini merupakan sebuah cakupan dimensi kekuasaan, yang
mana rencana ke depan akan diputuskan oleh orang- orang yang berpengaruh.
Untuk menjelaskan bagaimana partisipasi dapat dikembangkan, ada baiknya
kita telaah keragaman partisipasi. Samuel P Huntington (1994) menyebutkan bahwa
partisipasi digolongkan menjadi dua, yaitu partisipasi mobilisasi dan partisipasi
otonom. Keduanya memang sulit untuk dibedakan antara satu sama lain. Yang jelas,
pengembangan partisipasi dengan mudah terpeleset menjadi mobilisasi. Dalam
konteks ini, perlu dilacak mengapa otonomi yang justru merupakan roh partisipasi
tidak mudah diwujudkan. Sherry R Arnstein (1969) dengan sistem kategori yang
berbeda memaparkan adanya gradasinya partisipasi. Ia mengambil studi kasus
partisipasi warga Amerika Serikat pada tahun 1960an di berbagai program federal,
seperti pembaharuan perkotaan dan program anti kemiskinan (Arnstein 1969, h. 3).
Tulisan tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai tingkatan partisipasi yang
dapat digambarkan melalui delapan anak tangga, yaitu manipulation, therapy,
informing, consultation, placation, partnership, delegated power, dan citizen control.
Secara umum, karya tersebut menggambarkan bagaimana keterlibatan masyarakat
dalam mempengaruhi perencanaan program. Tulisan tersebut memberikan kerangka
teoritis yaitu melihat keterlibatan masyarakat dalam memutuskan sebuah program. Di
samping itu, tulisan tersebut dapat digunakan untuk advokasi sekaligus untuk
memahami bagaimana melibatkan masyarakat sebagai mitra yang setara. Atas
karyanya tersebut, ia ditetapkan sebagai Pioneer Perencanaan pada tahun 2005 di
Amerika (detail ini dapat dilihat di www.planning.org).
Berbagai hasil penelitian di bidang sosial politik, khususnya mengenai
perencanaan partisipatif telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, misalnya yang
dilakukan oleh Muhammad Masrukhan (2007), Syaifudin Sirfefa (2010), Siti
Nurchotimah (2012), yang mana menunjukkan betapa kualitas partisipasi ditentukan
oleh kapasitas kelembagaan setempat. Muhammad Masrukhan (2007) memaparkan
bahwa pemahaman masyarakat atas dimensi prosedural, kelembagaan, dan juga
mekanisme musrenbang perencanaan partisipatif dipengaruhi oleh adanya
institutional capital. Dengan adanya hal ini masyarakat merasa memiliki tanggung
jawab dalam berpartisipasi. Sedikit berbeda, Syaifudin Sirfefa (2010) mengemukakan
bahwa perencanaan partisipatif akan berkaitan dengan ruang masyarakat untuk
berpartisipasi. Di samping dengan adanya ruang, hal yang tidak kalah penting adalah
kuatnya kapasitas aparatur kampung dan kapasitas masyarakat yang dibangun di atas
panduan landasan proses musrenbang. Tak ayal jika musrenbang di Distrik Kaimana
masih jauh dari harapan, terbukti dari banyak program yang terkesan palsu, karena
keputusannya dibuat oleh pejabat publik dengan hanya menggunakan partisipasi
simbolik. Kajian perencanaan partisipatif yang masih terlihat normatif juga terlihat
dalam penelitian Siti Nurchotimah (2012) dimana menunjukkan bahwa masyarakat
telah terlibat dalam proses musrenbang penyusunan RKPD. Realitas ini mengarah
pada tangga partnership, dimana ada pembagian tanggung jawab antar satu sama lain
dalam bidang pembiayaan dan pelaksanaan. Disinilah masyarakat menjadi aktor yang
berkontribusi dalam memberikan saran selanjutnya.
Berdasarkan studi mengenai perencanaan partisipatif yang telah dilakukan,
dapat dilihat bahwa studi perencanaan partisipatif masih terjebak pada dimensi formal,
yang mana memperlakukan partisipasi sebagai keniscayaan berdemokrasi. Mayoritas
peneliti hanya melihat partisipasi sebagai salah satu proses yang menekankan pada sisi
normatif. Ketika proses partisipasi diselenggarakan, niscaya berbagai variabel
kelembagaan sebagaimana dibahas sebelumnya akan secara silmultan mempengaruhi
kelangsungan proses perencanaan. Mengingat distribusi kekuasaan dalam setiap
masyarakat senantiasa tidak merata, maka distribusi kekuasaan ini akan menentukan
jalannya proses perencanaan. Distribusi kekuasaan yang tidak merata ditandai oleh
ada dan berfungsinya elit, baik yang duduk di pemerintahan maupun yang tidak duduk
di kelembagaan pemerintahan. Atas dasar kesadaran ini, kualitas partisipasi kiranya
memiliki kaitan erat dengan kiprah para elit setempat. Elit-elit inilah yang niscaya
memegang peranan penting, dan memiliki andil yang begitu besar dalam menaikkan
atau menurunkan posisi masyarakat dalam tangga partisipasi.
Kajian yang telah dilakukan oleh Desiana Rizka Fimmastuti dan Adninda
Gustia Putri (2012) menunjukkan bahwa terdapat elit yang memiliki peranan besar
dalam setiap proses yang diklaim ‘partisipatif’. Jika dilihat dalam teorisasi ‘A Ladder
of Citizen Participation’ tahap ini merupakan ‘konsultasi’ yang mana dapat dilihat
dalam internal kelompok dan pelaksanaan program pembangunan (Fimmastuti & Putri
2012, h. 16). Konsultasi adalah sebuah tahapan menuju partisipasi dimana masyarakat
hanya mencurahkan gagasan namun pengambilan keputusan masih dihegemoni oleh
elit (Arnstein 1969, hh. 216-264). Pada kondisi inilah, dapat dilihat bahwa elit masih
mengunci setiap proses yang dilakukan oleh masyarakat.
Akan tetapi penelitian tersebut hanya sebatas melihat pada tangga manakah
perencanaan partisipatif di Dusun Serut dapat dikategorisasikan. Penjelasan belum
secara mendalam karena hanya melihat proses perencanaan partisipatif ketika awal
pelaksanaan. Penelitian sebelumnya belum mampu mengelaborasi pada kondisi apa
saja elit akan membuka pintu partisipasi, dan sebaliknya. Realitas ini menarik untuk
diteliti lebih jauh mengingat partisipasi merupakan sebuah dimensi yang hendak
diperjuangkan dalam kehidupan berdemokrasi. Akan tetapi harus diakui pula bahwa
elit merupakan sosok yang niscaya ada di dalam masyarakat. Penelitian tersebut
belum jauh menyentuh adanya elit dusun yang berlapis- lapis, mulai dari Kepala
Dusun, para ketua RW, para ketua RT, hingga orang- orang sipil yang memiliki
pengaruh besar di masyarakat. Elit- elit tersebut memiliki sifat yang ambivalen yang
mana elit berpotensi mendorong partisipasi, akan tetapi juga berpotensi untuk
mengunci partisipasi masyarakat. Pada titik inilah elit memang memegang kontrol
yang kuat, apakah dia akan meningkatkan atau membuka partisipasi yang luas,
ataukah justru menutup pintu partisipasi. Terbuka atau tertutupnya ruang perencanaan
partisipatif menjadi hal yang harus digali. Karena pada tataran ini, perencanaan
partisipatif berperan sebagai arena kontestasi kepentingan elit-elit lokal, sehingga
berpotensi untuk dimanipulasi. Dengan adanya pemanfaatan ruang, maka elit dapat
secara langsung mempertahankan pengaruhnya sehingga akan berimplikasi pada
kelanggengan kekuasaannya. Untuk itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut
untuk melihat mengenai peranan elit dalam ‘A Ladder of Citizen Participation’ dalam
meningkatkan atau menutup partisipasi. Studi ini kemudian perlu menggali lebih
lanjut pada kondisi seperti apa elit dapat meningkatkan partisipasi, dan pada kondisi
apa saja elit memiliki kecenderungan untuk menutup partisipasi.
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu melengkapi teorisasi tangga
partisipasi dengan melihat keniscayaan peran elit di dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat, temasuk dalam perencanaan pembangunan. Dengan begitu, harapan
selanjutnya adalah studi ini mampu memetakan bagaimana cara meningkatkan
partisipasi dengan menggunakan instrumen elit di dalam masyarakat. Hal ini tentunya
akan memberikan pemahaman baru bahwa peranan elit memang diperlukan pada
tataran awal sebuah demokrasi pada masyarakat yang khas. Akan tetapi harus disadari
pula keberadaan sifat elit yang ambivalen tersebut. Untuk itu diperlukan kajian
mendalam, pada kondisi apa saja elit akan mendorong partisipasi dan sebaliknya.
Dengan begitu, tulisan ini mampu menjadi sebuah tawaran alternatif meningkatkan
tangga partisipasi masyarakat dengan instrumen keberadaan elit, yang notabene tidak
terjelaskan melalui penelitiannya Arnestein (1969).
Pemaparan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini akan melihat
perencanaan partisipatif di Dusun Serut, dengan lebih spesifik memfokuskan kajian
pada keterlibatan elit dalam tangga partisipasi. Untuk itu, penelitian ini nantinya akan
menggunakan metode studi kasus, yang notabene cocok karena pertanyaan penelitian
ini berkenaan dengan how atau why, dan fokusnya pada fenomena kontemporer di
Displaying 5 of 22 pages, to read the full document please DOWNLOAD.
Tags: