Makalah Metodologi Ilmu Politik Carut Marut Kenaikan BBM

Document Details:
  • Uploaded: May, 2nd 2015
  • Views: 244 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 7 Pages
  • File Format: .doc
  • File size: 355.88 KB
  • Uploader: amanda
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
Makalah Metodologi Ilmu Politik- Carut-marut Kenaikan BBM
Deklarasi
Pertama, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:
Karya ini merupakan hasil karya saya pribadi.
Karya ini sebagian besar mengekspresikan ide dan pemikiran saya yang disusun
menggunakan kata dan gaya bahasa saya sendiri.
Apabila terdapat karya atau pemikiran orang lain atau sekelompok orang, karya, ide dan
pemikiran tersebut dikutip dengan benar, mencantumkan sumbernya serta disusun
sesuai dengan kaidah yang berlaku.
Tidak ada bagian dari tugas ini yang pernah dikirimkan untuk dinilai, dipublikasikan
dan/atau digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah lain sebelumnya.
Kedua, saya menyatakan bahwa apabila satu atau lebih ketentuan di atas tidak ditepati, saya
sadar akan menerima sanksi minimal berupa kehilangan hak untuk menerima nilai untuk mata
kuliah ini.
______________________________ __________________________________
Tanda Tangan Tanggal
Makalah Metodologi Ilmu Politik- Carut-marut Kenaikan BBM
Carut-marut Kenaikan BBM
Dalam makalah kali ini topik yang diambil adalah tentang perencanaan APBNP yang
berkaitan dengann kenaikan harga BBM. Fenomena tersebut akan dijelaskan melalui dua
pendekatan yaitu institusionalisme dan behavioralis. Kenaikan BBM tidak hanya menimbulkan
protes dan perlawanan dari sebagaian masyarakat namun juga menimbulkan keretakan dari
Koalisi Sekretariat Gabungan. Sebab PKS menolak rencana kenaikan BBM sehingga Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono galau antara mempertahankan atau mengeluarkan partai putih itu
dari koalisi.
Setiap ada rencana dan kenaikan BBM, dari berbagai periode pemerintahan, pasti selalu
menimbulkan kegaduhan di masyarakat bawah hingga tingkat elit, biasanya gaduh di awal
namun selanjutnya reda setelah ditelan isu-isu yang lain.
Kegaduhan yang timbul di masyarakat bawah itu bisa dimaklumi sebab dengan kenaikan
harga BBM kehidupan mereka akan bertambah berat. Beratnya hidup dikarenakan pendapatan
yang mereka terima tidak bertambah sedang pengeluaran setiap hari semakin besar. Dengan
adanya kenaikan BBM pastinya jumlah orang miskin di Indonesia akan bertambah dengan
demikian menunjukan pembangunan yang dilakukan pemerintah bisa dikatakan gagal.
Bila masyarakat benar-benar merasakan beratnya hidup dari kenaikan BBM, lain halnya
dengan masyarakat menengah ke atas. Pendapatan yang cukup bahkan lebih mampu mengatasi
kenaikan harga tersebut. Kenaikan tersebut bagi masyarakat kelas menengah ke atas dirasa tidak
terlalu mengganggu pendapatan mereka sehingga masyarakat kelas ini relatif diam bahkan
memaklumi kenaikan BBM.
Bagi kelompok ‘oposisi’, kenaikan BBM merupakan isu yang seksi untuk menggempur
pemerintah dan mencari popularitas terutama menjelang Pemilu 2014. Pastinya Partai Hanura,
Partai Gerindra, PDIP, dan PKS menggunakan isu-isu kenaikan BBM untuk meningkatkan citra
dirinya sebagai partai yang pro kepada rakyat miskin. Mereka dengan dalih-dalih tertentu
mengemukakan bahwa BBM tidak perlu dinaikan.
Dengan sikap antikenaikan BBM, pastinya PDIP, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan
PKS akan mendapat dukungan dan ucapan terima kasih dari rakyat kecil. Ketika partai yang
Makalah Metodologi Ilmu Politik- Carut-marut Kenaikan BBM
tergabung dalam koalisi yang mendukung kenaikan BBM, PDIP, Partai Hanura, Partai Gerindra,
dan PKS berani berkata lain. Keempat partai itu bersikap lain selain untuk meningkatkan citra
juga dikarenakan tidak berada pada posisi pengambil kebijakan sehingga mereka bisa bebas
bergerak. Lainnya halnya bila mereka berada pada posisi pengambil kebijakan, tentu kenaikan
BBM akan dijadikan pilihan di tengah semakin naiknya harga minyak dunia dan semakin
tingginya subsidi BBM. Lihat saja bagaimana sikap PDIP ketika pemerintahan Megawati atau
PKB saat pemerintahan Gus Dur menaikkan BBM, pasti partai berlambang banteng moncong
putih dan partai berlambang bintang sembilan itu akan mendukung. PKS sebagai anggota koalisi
melakukan langkah yang sama dengan PDIP, Partai Hanura, dan Partai Gerindra, dengan maksud
tersembunyi untuk menaikkan citra partai mereka yang saat ini terbelit dengan isu korupsi.
Bagi partai koalisi, terutama Partai Demokrat dan Partai Golkar, kenaikan BBM juga
dirasa bukan kiamat yang menimpa mereka. Mereka tetap menaikkaan BBM karena mempunyai
kartu yang mampu menyelamatkan muka mereka di tengah rakyat kecil? Apa kartu itu?
Membagi-bagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program pembagian uang
kepada rakyat kecil ini dulu namanya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan itu dibagi-
bagikan kepada rakyat kecil sebagai kompensansi atas naiknya BBM. Dengan bantuan itu
diharapkan daya beli masyarakat kecil tetap terjaga sehingga mereka tidak jatuh miskin.
Bagi partai koalisi terutama Partai Demokrat dan Partai Golkar, BLSM ini sebagai sebuah
bentuk untuk menaikkan citra kepada masyarakat. Dengan cara-cara ini maka citra partai-partai
koalisi tetap terjaga dan tidak jatuh. Adanya BLSM sendiri menimbulkan protes dari banyak
kalangan dengan tuduhan untuk kepentingan politik pada Pemilu 2014.
Dari kenaikan BBM itu siapa yang rugi? Yang rugi pastinya rakyat kecil. Pendapatan
yang sudah rendah akan membuat hidup mereka semakin berat ketika semua harga kebutuhan
naik, akibat efek domino dari kenaikan BBM. Apapun yang dilakukan oleh partai politik, baik
itu penolakan kenaikan harga BBM, dukungan kenaikan BBM, dan pemberian BLSM, semuanya
tidak akan menolong mereka. Kalau menolong itu sifatnya hanya sesaat dan sementara, hanya 4
bulan.
Dari kenaikan BBM itu siapa yang untung? Yang untung adalah partai politik, baik yang
menolak maupun yang mendukung kenaikan harga BBM. Yang menolak, citra mereka akan naik
Makalah Metodologi Ilmu Politik- Carut-marut Kenaikan BBM
sebab dirasa partai-partai itu memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Sedang yang
mendukung pun citra mereka akan tetap naik sebab ada BLSM. Dengan BLSM maka citra partai
pendukung kenaikan BBM akan tetap terjaga bahkan program yang dplesetkan menjadi Beli
Langsung Suara Masyarakat itu dianggap sebagai rejeki nomplok bagi rakyat kecil.
Bila partai pendukung kenaikan BBM mengatakan subsidi BBM yang besarnya mencapai
Rp193 triliun itu bila dicabut bisa digunakan untuk pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah,
dan fasilitas umum lainnya. Pastinya partai penentang kenaikan BBM juga akan mengatakan
anggaran BLSM yang mencapai Rp12,009 triliun itu juga bisa digunakan untuk pembangunan
fasilitas-fasilitas umum.
Kenaikan BBM itu memang bagi rakyat kecil adalah derita tapi bagi partai politik adalah
sebuah pentas untuk bisa bersandiwara. Bersandiwara? Ya, karena mereka memerankan peran
masing-masing agar mendapat tepuk tangan dari penonton (rakyat). BBM naik atau turun itu
tidak masalah bagi para politisi sebab mereka orang kaya yang memiliki daya beli yang tinggi.
Mereka bersandiwara agar tetap kaya.
Analisis Kenaikan harga BBM melalui Pendekatan Institusional
Pendekatan institusional menekankan pada penciptaan lembaga-lembaga untuk
mengaplikasikan ide-ide ke alam kenyataan.
1
Secara sederhana, pendekatan institusional dapat dilihat pada skema berikut :
Kekuasaan (asal-usul, pemegang, dan cara penyelenggaraannya) dimuat dalam konstitusi.
Obyek konstitusi adalah menyediakan UUD bagi setiap rezim pemerintahan. Konstitusi
menetapkan kerangka filosofis dan organisasi, membagi tanggung jawab para penyelenggara
negara, bagaimana membuat dan melaksanakan kebijaksanaan umum. Dalam konstitusi
dikemukakan apakah negara berbentuk federal atau kesatuan, sistem pemerintahannya berjenis
1
Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h.293
Makalah Metodologi Ilmu Politik- Carut-marut Kenaikan BBM
parlementer atau presidensil. Negara federal adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan
pemeritah pusat dibagi ke dalam beberapa negara bagian. Negara kesatuan adalah negara di
mana otoritas dan kekuasaan pemerintah pusat disentralisir.
Badan pembuat UU (legislatif) berfungsi mengawasi penyelenggaraan negara oleh
eksekutif. Anggota badan ini berasal dari anggota partai yang dipilih rakyat lewat pemilihan
umum. Badan eksekutif sistem pemerintahan parlementer dikepalai Perdana menteri, sementara
di sistem presidensil oleh presiden. Para menteri di sistem parlementer dipilih perdana menteri
dari keanggotaan legislatif, sementara di sistem presidensil dipilih secara prerogatif oleh
presiden. Badan Yudikatif melakukan pengawasan atas kinerja seluruh lembaga negara (legislatif
maupun eksekutif). Lembaga ini melakukan penafsiran atas konstitusi jika terjadi persengketaan
antara legislatif versus eksekutif.
Lembaga asal-muasal pemerintahan adalah partai politik. Partai politik menghubungkan
antara kepentingan masyarakat umum dengan pemerintah via pemilihan umum. Di samping
partai, terdapat kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mampu mempengaruhi keputusan
politik tanpa ikut ambil bagian dalam sistem pemerintahan. Terdapat juga kelompok penekan,
yaitu suatu kelompok yang secara khusus dibentuk untuk mempengaruhi pembuatan
kebijaksanaan umum di tingkat parlemen. Dalam menjalankan fungsinya, eksekutif ditopang
oleh (administrasi negara). Ia terdiri atas birokrasi-birokrasi sipil yang fungsinya melakukan
pelayanan publik.
Melalui pendekatan institusional kenaikan harga BBM dapat dijelaskan sebagai bentuk
tanggung jawab pemerintah terhadap ‘melenceng’nya penerima subsidi BBM. Alokasi anggaran
untuk subsidi BBM pada awal tahun 2013 telah melebihi kuota yang tersedia. Oleh karena itu
pemerintah sebagai lembaga tinggi mengambil kebijakan yang telah terpikirkan secara matang
oleh penguasa negeri ini. demi untuk menyelamatkan anggaran Negara maka kebijakan tersebut
diambil.
Sebagai gantinya akan diberikan BLSM untuk rakayat miskin. Hal ini dapat dikatakan
sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meluruskan jalannya anggaran subsidi BBM. Secara
kelembagaan pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan atas naiknya harga BBM
Displaying 5 of 7 pages, to read the full document please DOWNLOAD.