Review Formulasi Kebijakan Sebagai Pemainan Bahasa Sebuah Pendekatan Postmodern Gabriel Lele

Document Details:
  • Uploaded: May, 2nd 2015
  • Views: 142 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 5 Pages
  • File Format: .docx
  • File size: 347.32 KB
  • Uploader: amanda
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
E M BA R C O V E R T UGAS 2 0 1 3
Nama
NoMahasiswa
-
No. Mahasiswa 11/312479/SP/24557
Nama Matakuliah Kebijakan Publik
Dosen Ratnawati, Bambang Purwoko dan Hasrul Hanif
Judul Tugas
Kritikal Review Pengganti UAS
Jumlah Kata 859
CHECKLIST
Saya telah:
Mengikuti gaya referensi tertentu secara konsisten...................................................................
Memberikan soft copy tugas.....................................................................................................
Deklarasi
Pertama, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:
Karya ini merupakan hasil karya saya pribadi.
Karya ini sebagian besar mengekspresikan ide dan pemikiran saya yang disusun
menggunakan kata dan gaya bahasa saya sendiri.
Apabila terdapat karya atau pemikiran orang lain atau sekelompok orang, karya, ide
dan pemikiran tersebut dikutip dengan benar, mencantumkan sumbernya serta disusun
sesuai dengan kaidah yang berlaku.
Tidak ada bagian dari tugas ini yang pernah dikirimkan untuk dinilai, dipublikasikan
dan/atau digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah lain sebelumnya.
Kedua, saya menyatakan bahwa apabila satu atau lebih ketentuan di atas tidak ditepati, saya
sadar akan menerima sanksi minimal berupa kehilangan hak untuk menerima nilai untuk mata
kuliah ini.
______________________________ __________________________________
Tanda Tangan Tanggal
Review Formulasi Kebijakan- Sebagai Pemainan Bahasa: Sebuah Pendekatan
Postmodern Gabriel Lele
Sebagai pembuka tulisan ini Gabril Lele menyebutkan bahwa Postmodern merupakan
sebuah wacana yang berkembang pada tahun 1990an di Indonesia yang dikarenakan
banyaknya misorientasi perkembangan dan pengembangan ranah disiplin ilmu tersebut yang
masih didominasi kepentingan kepentingan praktis - pragmatis. Postmoderenisme ini sendiri
dapat dipahami sebagai rentang sejarah setelah moderenisme sebagai cara hidup, maupun
sebagai prspektif. Tulisan ini lebih berfokus pada sudut pandang, postmoderenisme
merupakan selebrasi dan legitimasi dari “otherness” dan “difference” yang berarti
postmederenisme merupakan afirmasi atas proses demasifikasi. Sudut pandang ini
menjadikan postmodernisasi berbeda dengan modernisme yang malah menjadikan
postmoderenisme adlah sebagai kritik intelektual bagi moderenisme. Modernisme disini ingin
mengekspansi kebijakan publik yaitu dengan focal point yaitu model teknokratis yang
mengurangi kebijakan publik dengan cara mempercayakan proses kebijakan publik kepada
penguasa saja.
Banyaknya perdebatan tentang esensi dari kebijakan publik melahirkan sejumlah
pendekatan, 2 pendekatan utama dalam memahami kebijakan publik adalah berpusat pada
masyarakat dan pendekatan yang berpusat pada negara. pendekatan yang berpusat pada
negara dibagi menjadi 3 bagian pendekatan yaitu pendekatan kelas, pendekatan pluralis, dan
pendekatan publik sedangkan pendekatan yang berpusat pada negara dibagi dalam 3 model
yaitu aktor rasional, pendekatan bureaucratic politics dan pendekatan kepentingan negara.
pendekatan lainya yaitu pendekatan pluralis menyebutkan bahwa kebijakan publik
merupakan hasil kompromi yang dipicu oleh konflik, pertarungan dan pembentukan koalisi
antar kelmpok sosial yang tujuanya kebijakan menjadi solusi menyelasaikan konflik.
Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan public choice yang menggambarkan kebijakan
publik sebagai instrumen dalam negara yang harus memperjuangkan kepentingan aktor elit
dalam negara. menurut Jan Erik Lane wacana kebijakan publik ada 5 pendekatan yaitu
pendekatan demografik yang melihat adanya pengaruh lingkungan kedua model inkremental
yang melihat formulasi kebijakan sebagai kombinasi variabel internal dan eksternal dengan
tekanan pada perubahan ketiga model rasiona, keempat model garbage can dan terakhir
model collective choice.
Pentingnya peran negara dalam wilayah kebijakan publik dalam wilayah kebijakan
publik di Indonesia memiliki implikasi penting terhadap postmodernisme pertama wacana
kebijakan publik sudah menjadi wacana dan dikuasai para elit lalu wacana kebijakan publik
menjadi wacana yang dibuat tidak transparan sehingga kepentingan para elit sulit dihindari,
lalu negara menjadi tidak tergantung pada pengaruh publik saja tetapi mampu juga
menciptakan ketergantungan di kalangan masyarakat dan terakhir aktor aktor non state tidak
bisa berpengaruh arena bayang bayang otoritas negara yang tinggi.
Postmodernisme mempunyai agenda yang dapat dilakukan dalam transformasi atau
reformasi kebijakan publik di Indonesia yaitu reorientasi dan feformulasi peran negara arena
peran negara terlalu dominan. Lalu mmbuat pola otonomi menjadi bottom up untuk
mencegah meluapnya wacana tunggal yang dibuat negara dan terakhir debat publik dan
dialog yang komunikatif perlu dihidupkan agar ngara memandang dirinya akan
mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang negara serta bagaimana aktifitasnya
Tulisan dari Gabriel Lele ini menyebutkan bahwa Postmoderenisme di Indonesia ini
baru hanya sebatas kajian ilmiah saja. Dia mengungkapkan bahwa harus ada perubahan peran
negara apabila Indonesia ingin memasuki postmodernisme. Saya setuju demgan teori beliau
tentang postmodern ini, karena postmodern akan membuat sebuah negara lebih transparan
dan semua akan ikut campur dalam pembuatan kebijakan publik Data yang disampaikan
cukup lengkap dan mengambil argumen atau kutipan yang kuat dari para ilmuan poltik yang
berbicara tentang postmodrenisme dan kebijakan publik seperti Jan Erik Lane, Wittgenstein
yang menambah kuat argumen di tulisan ini. Karena tema yang diangkat postmodernisme
yang masih baru masuk ke Indonesia baru baru ini membuat bacaan ini menarik para
pembaca yang ingin mempelajarinya dan tujuan orisinal dari Gabriel Lele untuk memasukan
Postmodernisme ke Indonesia ini menjadi poin utama yang menjadi kelebihan buku ini
Akan tetapi teori postmodern Gabriel Lele ini tidak akan bisa diimplementasikan di
Indonesia pada saat ini, karena kondisi Indonesia saat ini belum siap menghadapi postmodern
yang bersifat dari bawah keatas sedangkan indonsia pada saat ini masih menggunakan sitem
dari atas kebawah dan postmodern akan menambah lama sebuah proses kebijakan publik
diimplementasikan. Meskipun teori Gabriel lele ini bagus akan tetapi teori ini terlalu rumit
sehingga tidak bisa dirasakan atau tidak mudah untuk dipahami oleh semua kalangan karena
banyaknya pemilihan kata yang sulit dimengerti atau terlalu banyaknya menggunakan kata –
kata ilmiah
Referensi
Lele, Gabriel. Formulasi Kebijakan Sebagai Permainan Bahasa : Sebuah Pendekatan
Postmodernis. Chapter 12
John, Pip. 2009. Pengantar Teori-Teori Sosial. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
A. Musyaddad. Kapitalisme Indonesia : Langkah-Langkah Tanpa Peta. Vol: 7, No.1 (2003)
Tags: