Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) Balairung UGM 2015

Document Details:
  • Uploaded: April, 14th 2015
  • Views: 189 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 17 Pages
  • File Format: .pdf
  • File size: 529.63 KB
  • Uploader: Tian Nugra
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
ANGGARAN DASAR 2015 BADAN PENERBITAN PERS
MAHASISWA BALAIRUNG UNIVERSITAS GADJAH MADA
PEMBUKAAN
Kelembagaan pers mahasiswa Universitas Gadjah Mada Balairung lahir dari kancah
perjuangan mahasiswa untuk mencapai dan mewujudkan keseimbangan eksistensi di dalam
kehidupan bermasyarakat yang sedang mengalami kejumudan kebudayaan yang secara khusus
ditunjukkan oleh kondisi kampus yang inersia.
Kelembagaan pers mahasiswa Universitas Gadjah Mada Balairung mengada untuk
mengakomodasikan seluruh harkat kehidupan mahasiswa dan perguruan tinggi agar mampu
menciptakan perikehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat untuk berperan dalam
dinamika kebudayaan secara kualitatif dan konstruktif.
Untuk itu, idealisme yang ada pada mahasiswa sebagai insan muda yang berilmu harus
selalu digali sumbernya, dikembangkan kehidupannya, ditata perannya, dan diasosiasikan
keberadaannya secara bertanggung jawab dalam arti luas, kritis, dinamis, dan
berkesinambungan.
Kelembagaan pers mahasiswa Universitas Gadjah Mada Balairung mewujudkan
kesemuanya itu dalam pelaksanaan hakikat, sifat, fungsi, dan peran pers melalui tata informasi,
komunikasi, dan penalaran yang menekankan wawasan kemasadepanan berdasarkan kepada
nilai-nilai ketakwaan, kebenaran, keadilan, dan keindahan.
BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Organisasi ini bernama Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Balairung Universitas Gadjah Mada
yang kemudian dalam Anggaran Dasar ini disebut Balairung.
Pasal 2
Balairung didirikan pada tanggal 29 Oktober 1985 di Bulaksumur, Yogyakarta, untuk jangka
waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3
Balairung berkedudukan di Universitas Gadjah Mada.
1
BAB II
STATUS
Pasal 4
Balairung berstatus otonom sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) khusus di tingkat
Universitas yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada (SK
Rektor UGM) No. UGM/82/7789/UM/01/37 tanggal 14 Desember 1985 dan Surat Keputusan
Menteri Penerangan Republik Indonesia (SK Menpen RI) No. 1039/SK/Ditjen PPG/STT/1986.
BAB III
LAMBANG
Pasal 5
Lambang Balairung adalah triplengkung dalam lingkaran.
BAB IV
ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN
Pasal 6
Balairung berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pasal 7
Balairung bersifat otonom, independen, dan bernafaskan intelektual.
Pasal 8
Balairung bertujuan:
a. Turut membentuk masyarakat ilmiah dan pembelajar, berdasarkan nilai-nilai kebenaran,
kejujuran, keadilan, estetika dengan berorientasi ke masa depan yang bertanggung jawab
pada masyarakat, bangsa, dan almamater.
b. Memberikan penerangan, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan sebagai salah satu upaya
menciptakan keseimbangan hidup masyarakat dan dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa;
2
c. Mempersiapkan kader-kader pembelajar untuk membangun masa depan kemanusiaan
yang lebih baik, dan
d. Mengawal visi kerakyatan Universitas Gadjah Mada dalam interaksinya dengan lingkungan
nasional dan global yang kian kompleks diikuti dengan berbagai konsekuensi bagi
masyarakat dan mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin dan intelektual masa depan
Indonesia.
BAB V
USAHA-USAHA
Pasal 9
(1) Balairung melaksanakan usaha-usaha:
a. Penerbitan utama, meliputi Majalah Balairung, Balairungpress, Balkon dan Jurnal
balairung;
b. Penerbitan lain yang disepakati dalam rapat kerja;
c. Nonpenerbitan guna menunjang tujuan Balairung.
(2) Dalam melakukan usaha sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Balairung berusaha sendiri
dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang tidak bertentangan dengan asas, sifat, dan
tujuan Balairung.
BAB VI
KEKUASAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10
Pemegang kekuasaan tertinggi Balairung adalah Musyawarah Besar dan pemegang
kekuasaan tertinggi Balairung dalam keadaan darurat adalah Musyawarah Luar Biasa.
Pasal 11
(1) Balairung terdiri atas Bagian Umum, Divisi Produksi dan Artistik, Divisi Redaksi,
Divisi Perusahaan, dan Divisi Riset.
(2) Balairung dipimpin oleh Dewan Pemimpin meliputi Pemimpin Umum, Kepala
3
Produksi dan Artistik, Pemimpin Redaksi, Pemimpin Perusahaan, dan Kepala Riset.
(3) Pelindung adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
(4) Penasihat adalah Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada dan/atau
mereka yang ditetapkan dalam rapat pleno.
(5) Pembina adalah orang yang direkomendasikan oleh rapat pleno dan disetujui Rektor
Universitas Gadjah Mada.
BAB VII
PERANGKAT ORGANISASI
Pasal 12
Perangkat organisasi Balairung terdiri atas Musyawarah Besar, Musyawarah Luar Biasa, Rapat
Kerja, Rapat Pleno, Rapat Dewan Pemimpin, Rapat Produksi dan Artistik, Rapat Redaksi, Rapat
Perusahaan, Rapat Riset, dan rapat-rapat lain yang diperlukan.
BAB VIII
KEPENGURUSAN
Pasal 13
(1) Seseorang diterima menjadi pengurus Balairung adalah Mahasiswa Universitas Gadjah
Mada yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
(2) Pengurus Balairung berkewajiban aktif minimal selama tiga tahun.
(3) Pengurus Balairung paling lama aktif selama empat tahun.
(4) Penerimaan dan pemberhentian pengurus Balairung diatur sesuai dengan ketentuan
dalamAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Balairung lainnya.
BAB IX
PERWAKILAN
Pasal 14
(1) Perwakilan adalah perorangan yang diangkat oleh pengurus Balairung dan ditetapkan
oleh Dewan Pemimpin untuk membantu kelancaran usaha-usaha Balairung.
(2) Syarat-syarat tentang perwakilan ditentukan dalam rapat pleno.
4
BAB X
ALUMNI
Pasal 15
Alumni adalah orang-orang yang telah menjadi pengurus Balairung sekurang-kurangnya tiga
tahun dan/atau telah menyelesaikan masa studinya di Universitas Gadjah Mada.
BAB XI
KEUANGAN
Pasal 16
Sumber keuangan Balairung diperoleh dari:
a. Penjualan produk Balairung;
b. Dana kemahasiswaan; dan
c. Bantuan-bantuan dan/atau usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar Balairung.
BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 17
Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah
Luar Biasa.
BAB XIII
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 18
Pembubaran Balairung hanya dapat dilakukan atas keputusan Musyawarah Besar atau
Musyawarah Luar Biasa.
Pasal 19
Penyelesaian mengenai harta kekayaan Balairung ditetapkan dalam Musyawarah Besar atau
Musyawarah Luar Biasa.
Displaying 5 of 17 pages, to read the full document please DOWNLOAD.