Akad Nikah Teknologi Maju

Document Details:
  • Uploaded: April, 13th 2015
  • Views: 226 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 4 Pages
  • File Format: .docx
  • File size: 400.74 KB
  • Uploader: Agni Muplihan
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
Akad Nikah Teknologi Maju
A. Pengertian
Dalam hokum Islam syarat sahnya pernikahan adalah akad. Akad nikah adalah dua
istilah yang terdiri dari lafazh akad dan nikah. Akad menrurut bahasa (lughah) ngakhodza
yagkhidzu ngakhdzan yang berarti mengikat sesuatau dan juga bisa dikatakan seseorang
yang melakukan ikatan. Sedangkan menurut Al-Zurjani adalah suatu ikatan yang
membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan Kabul.
Sedangkan nikah menurut Kamal Muchtar dalam pemakian bahasa sehari-hari, perkataan
“nikah” dalam arti sebenarnanya jarang sekali dipakai pada saaat ini. Pada bagian lain Kamal
Muctar juga mengatakan para ahli fiqh mengartikan “nikah” menurut arti “kiasan”. Mereka
berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Imam Abu Hanifah memakai arti
“setubuh”, sedang Imam Asy-syafi’imemakai arti “mengadakan perjanjian perikatan”.
Dari pengertian kata akad nikah dan nikah diatas, dapat diambil beberapa rumusan
pengertian akad nikah, yaitu menurut hokum syara’: akad nikah atau perkawinan adalah suatu
yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz
“pernikahan atau mengawinkan” yang diikuti dengan pengucapan ijab-kabul antara wali dan
calon mempelai pria dengan jelas serta tidak terselang oleh pekerjaan lainnya.[1] Para fuqoha
telah sepakat bahwa ijab qabul haruslah bersambung, kecuali fuqoha Malikiyah. Yang
dimaksud bersambung dalam hal ini ialah masih terikat, tidak keluar dari konteks yang
dihadapi. Karena itu dengan melihat ijab qobul dan dan saksi, maka dapat dipahami mengapa
para fuqoha sepakat mensyaratkan akad nikah itu hendaknya dilakukan dalam satu “majlis”.
Artinya, baik wali ataupun yang mewakilinya, calon suami ataupun yang mewakilinya dan
kedua oaring saksi, semuanya dapat terlibat langsung dalam pelaksaan ijab dan qobul.
Dari sinilah timbul pertanyaan: Apakah dengan kehadiran suara saja baik ijab untuk
calon suami maupun qobul untuk wali atau mewakili keduanya, dianggap menyimpang dari
pengertian “satu majelis” dalam akad nikah? Disinilah sebenarnya permasalahan pokok yang
harus dipecahkan dalm kasus nikah via telepon. Permasalahan lain muncul berikutnya ialah
taukil, yakni mewakilkan dalam nikah.; Apakah suara lewat telepon itu sejajar dengan
kedudukan wakil nikah?
Selain itu masalah suara yang terdengar lewat telepon apakah betul-betul suara yang
bersangkutan? Artinya suara-suara yang terlibat dalam satu akad nikah. Untuk mengetahui
mengetahui dari siapa suara dalam telepon, sudah barang tentu harus dilihat dahulu:
1. Antara kedua belah pihak yang terlibat dalam pembicaraaan terlebih dahulu harus saling
mengenal sebelumnya.
2. Apakah suara itu langsung atau rekaman, hal ini dapat diuji dengan konteks pembicaraan
antara kedua belah pihak untuk membuktikan keasliaan suara.[2]
B. Keabsahan Hokum Ijab Qabul Perkawinan Melaui Teknologi Maju
Perkawinan melaui teknologi maju telekomunikasi baik melalui telepon maupun video
teleconference, dipandang memenuhi syarat-syarat perkawinana menurut hokum hokum
Islam. Permasalahan yang akan muncul apabila membicarakan keabsahan perkawinan
melalui media telekomunikasi, tidak lain oleh karena menurut hokum Islam dan bebereapa
syarat dalam melaksanakan akad pernikahan dipenuhi yaitu, pertama akad dimulai dari ijab
lalu diikuti dengan qobul, yang kedua materi ijab dan qobul tidak boleh berbeda dan ijab
qobul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, ijab dan qobul terucap
dengan lafadz yang jelas, ijab dan qobul antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus
diucapkan dalam satu majelis. Sebaiknya perkawinan dilakukan apabila dilakukan dalam satu
majelis, sehingga menunjang berkeseimbanagan waktu pengucapanya ijab dan qobul yang
merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini jugaa salah satu kebiasaan
warga Indonesia yang bermayoritas agama Islam dalam melangsungkan perkawinan.
Persoalan “satu Majelis” diatas bukan merupakan suatu syarat sah perkawinan, tetapi hanya
sekedar tata cara dan atau suatu kebiasaan yang telah lama dilakukan di Indonesia. Tata cara
perkawinanan melalui media telepon atau teleconference tidak diatur dalam Undang-Undang,
artinya diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang hendak melaksanakan melalui media
telekomunikasi. Keterkaitan antara keseimbangan waktu dan satu majelis sangat erat, oleh
karena itulah terdapat 2 (dua) golongan besar fiqih yang menafsirkan pengertian keterkaitan
ini:
a. Golongan fiqih pertama dikemukakan oleh Syafi’i, Hanafi dan Hambali, menafsirkan
keterkaitan antara keseimbangan waktu ndalam satu majelis. Menurut golongan ini
berkesinambungan waktu tidak lain itu pelaksanaan ijab dan qobul yang masih saling
berkaitan dan tidak ada jarak tenggang yang memisahkan keduanya, oleh sebab itu disaksikan
langsung oleh para saksi karena tugasnya untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan
qobul tersebut secara redaksional maupun kepastiannya. Secara jelas terlihat bahwa dengan
adanya kesinambungan waktu antara pengucap ijab dan Kabul, maka diperlukan adanya
kesatuaan majelis.
b. Golongan fiqih kedua, dikemukakan oleh Maliki, menafsirkan “berkesinambungan waktu’
itu dapat diartikan ijab dan qobul tidak menjadi rusak dengan adanya pemisahan sesaat.
Misalnya dengan adanya khutbah sebentar. Jadi dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat harus
dalam satu majelis tidak menjadi peryaratan perkawinan.
C. Analisis Hukum Akad Nikah Teknologi Maju
Perkawinan melalui teknologi telekomunikasi adalah sah. Jik hal tersebut disebabkan
akad nikah pada perkawinan yang dimaksud telah memenuhi rukun dan syarat sah
perkawinan. Mengenai ijab dan qobul yang tidak dilakukan dalam satu majelis secara fisik
mennurt ahli fiqih yaitu Hambali, Hanafi dan Maliki seperti dijelaskan di atas. Seperti halnya
kaidah fiqliyah al mashaqhotu tajlibultaishiiro” yang artinya kesukaran itu dapat menarik
kemudahan.[3] Dari kaidah fiqliyah tersebut itu dapat ditarik kesimpulan dapa memberikan
rukhshah (keringanan) dalam permasalahan ini.
Namun demikian, pelaksanaan akad via telepon tersebut hendaknya juga jangan
dilandasi oleh helah atu untuk gagah-gagahan apalagi untuk mencari sensasi atau popularitas,
sebab hal itu mengarah kepada ria dan sum’ah, yang keduanya dilarang oleh agama.
Pelaksaan akad nikah via telepon hendaknya dilakukan karena adanya sebab-sebab khusus
yang mengarah kepada kesulitan atau darurat. Misalnya dalam keadaan terpaksa dimana
masing-masing tinggal ditempat yang berjauhan yang tidak mungkin untuk bertemu dalam
satu majelis.[4]
Refensi:
Rokamah, Ridho. Al-qowa’id al-fiqhiyah. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
Sudrajat, Ajat. Fiqih Aktual. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
[1] Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 200-201.
[2] Ajat Sudrajat, Fiqih Aktual (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 92.
[3] Ridho Rokamah, al-qowa’id al-fiqhiyah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 47.
[4] Ajat Sudrajat, Fiqih Aktual, 93.
Diposkan oleh PUTRA MAJALENGKA di 06.32