Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara

Document Details:
  • Uploaded: April, 7th 2015
  • Views: 145 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 13 Pages
  • File Format: .docx
  • File size: 323.29 KB
  • Uploader: Indra Aryz
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh Swt. Yang telah memberikan
banyak nikmatnya kepada kami. Sehingga kami mampu menyelesaikan Makalah Pendidikan
Pancasila sebagai Ideologi Negara ini sesuai dengan waktu yang kami rencanakan. Makalah ini
kami buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian mata kuliah Pembelajaran
Pendidikan Kewargangaraan. Yang meliputi nilai tugas, nilai kelompok, nilai individu, dan nilai
keaktifan.
Penyusunan makalah ini tidak berniat untuk mengubah materi yang sudah tersusun.
Namun, hanya lebih pendekatan pada study banding atau membandingkan beberapa materi yang
sama dari berbagai referensi. Yang semoga bisa member tambahan pada hal yang terkait dengan
Kepentingan Pendidikan Pancasila dalam perkembangan Negara Indonesia di Era Reformasi.
Kami sebagai penyusun pastinya tidak pernah lepas dari kesalahan. Begitu pula dalam
penyusunan makalah ini, yang mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon
maaf atas segala kekurangannya.
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh kuat, tidak mudah terombang-ambing
oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara, sudah barang tentu perlu memiliki dasar
negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan
rapuh.
Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang
memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan
identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Untuk itulah diharapkan dapat
menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, menguraikan nilai-nilai
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, menunjukkan sikap positif terhadap
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menampilkan sikap positif terhadap
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan yang diperoleh dalam makalah ini juga
dapat dijadikan bekal keterampilan menganalisis dan bersikap kritis terhadap sikap para
penyelenggara negara yang menyimpang dari cita-cita dan tujuan negara.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Pancasila sebagai dasar negara
1.2.2 Pancasila sebagai ideologi negara
1.2.3 Karakteristik Ideologi Pancasila
1.2.4 Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
1.2 Tujuan
1.3. 1 Mengetahui Pancasila sebagai dasar negara
1.3.2 Mengetahui Pancasila sebagai ideologi negara
1.3.2 Mengetahui karakteristik ideologi Pancasila
1.3.3 Mengetahui nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Negara dan dasar negara
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Perlunya Ideologi bagi suatu negara
2.1.1 Pengertian Ideologi
Ideologi berasal dari kata idea (Inggris), yang artinya gagasan, pengertian. Kata kerja
Yunani oida = mengetahui, melihat dengan budi. Kata “logi” yang berasal dari bahasa Yunani
logos yang artinya pengetahuan. Jadi Ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-
gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian
dasar. Dalam pengertian sehari-hari menurut Kaelan ‘idea’ disamakan artinya dengan cita-cita.
Dalam perkembangannya terdapat pengertian Ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.
Istilah Ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy seorang Perancis pada tahun
1796. Menurut Tracy ideologi yaitu ‘science of ideas’, suatu program yang diharapkan dapat
membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Karl Marx mengartikan Ideologi
sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas
sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Gunawan Setiardjo mengemukakan
bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan
pedoman dan cita-cita hidup. Ramlan Surbakti mengemukakan ada dua pengertian Ideologi yaitu
Ideologi secara fungsional dan
Ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang
kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi
secara fungsional ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu Ideologi yang doktriner dan Ideologi
yang pragmatis. Ideologi yang doktriner bilamana ajaran-ajaran yang terkandung di dalam
Ideologi itu dirumuskan secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat
partai atau aparat pemerintah. Sebagai contohnya adalah komunisme. Sedangkan Ideologi yang
pragmatis, apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Ideologi tersebut tidak dirumuskan
secara sistematis dan terinci, namun dirumuskan secara umum hanya prinsip-prinsipnya, dan
Ideologi itu disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan,
system ekonomi, kehidupan agama dan sistem politik. Pelaksanaan Ideologi yang pragmatis
tidak diawasi oleh aparat partai atau aparat pemerintah melainkan dengan pengaturan
pelembagaan (internalization), contohnya individualisme atau liberalisme. Ideologi secara
struktural diartikan sebagai sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap
kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Dengan demikian secara umum dapat
ditarik kesimpulan bahwa Ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-
keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan
manusia. Notonegoro sebagaimana dikutip oleh Kaelan mengemukakan, bahwa Ideologi negara
dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk
seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang
antara lain memiliki ciri:
1) Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan;
2) Mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang
dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan
dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.
Ideologi merupakan cerminan cara berfikir orang atau masyarakat yang sekaligus
membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang
dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa
komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis
seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu
tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat,
yang harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun masyarakat.
Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan
dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka.
Melalui rangkaian nilai itu mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara
moral atau normatif dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk
memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai
dimensinya. Pengertian yang demikian itu juga dapat dikembangkan untuk masyarakat yang
lebih luas, yaitu masyarakat bangsa.
2.2 Pengertian Dasar Negara
Dasar Negara adalah landasan kehidupan bernegara. Setiap negara harus mempunyai
landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar negara bagi suatu negara
merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.
Dasar negara bagi suatu negara merupakan sesuatu yang amat penting. Negara tanpa
dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan
bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga
memudahkan munculnya kekacauan. Dasar Negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup
cita-cita negara, tujuan negara, norma bernegara.
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan setiap
pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu
berpedoman pada Pancasila, dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta
memegang teguh cita-cita moral bangsa. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas
bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, hal ini menandakan bahwa
dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari satu
bangsa terhadap bangsa yang lain. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dari
manusia satu terhadap manusia lainnya, dikarenakan Pancasila sebagai sumber nilai merupakan
cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa
bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Pancasila juga sebagai paradigm pembangunan, maksudnya
sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu
perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu. Pancasila sebagai paradigma
pembangunan mempunyai arti bahwa Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai dasar, arah dan
tujuan dari proses pembangunan. Untuk itu segala aspek dalam pembangunan nasional harus
mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila dengan mewujudkan peningkatan harkat
dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia.
Pancasila mengarahkan pembangunan agar selalu dilaksanakan demi kesejahteraan umat
manusia dengan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluhuran bangsa sebagai bagian dari
umat manusia di dunia. Pembangunan disegala bidang selalu mendasarkan pada nilai-nilai
Pancasila. Di bidang Politik misalnya, Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan politik,
dan dalam prakteknya menghindarkan praktek-praktek politik tak bermoral dan tak bermartabat
Displaying 5 of 13 pages, to read the full document please DOWNLOAD.