Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Document Details:
  • Uploaded: March, 2nd 2015
  • Views: 218 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 16 Pages
  • File Format: .pdf
  • File size: 92.33 KB
  • Uploader: amanda
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
Kedudukan dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam
Ketatanegaraan Indonesia
Disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Lembaga Kepresidenan
Dosen Pengampu: Andi Sandi Ant. T.T., S.H., LL.M.
Oleh:
Nama : Muhammad Farid Alwajdi
NIM : 09/282403/HK/18121
Bagian : Hukum Tata Negara
UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2012
ii
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Muhammad Farid Alwajdi
No. Mahasiswa : 09/282403/HK/18121
Alamat : Jalan Sorogenen No. 18, Umbulharjo, Yogyakarta, 55162
Dengan ini menyatakan bahwa penelitian/karya tulis ini benar-benar merupakan karya
asli dari peneliti yang berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya dan belum
pernah digunakan untuk keperluan akademis. Jika di kemudian hari ternyata penelitian
ini tidak sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, saya bersedia
mempertanggungjawabkannya dengan menerima sanksi akademik dari Universitas
Gadjah Mada.
Yogyakarta, 28 Desember 2012
(Muhammad Farid Alwajdi)
iii
Ringkasan
Kedudukan Wakil Presiden di Indonesia saat ini memang sebagai pembantu presiden
akan tetapi sebagai pejabat negara seharusnya jabatan wakil presiden memiliki
mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu tulisan ini akan akan
membahas bagaimana kedudukan Wakil Presiden dan Mekanisme
Pertanggungjawabannya.
iv
DAFTAR ISI
Halaman Judul.......................................................................................................... i
Pernyataan Keaslian................................................................................................. ii
Ringkasan................................................................................................................. iii
Bab I Pendahuluan.................................................................................................. 1
Latar Belakang........................................................................................................ 1
Bab II Pembahasan................................................................................................. 2
A.
Kedudukan Wakil Presiden............................................................................. 2
B.
Syarat Menjadi Wakil Presiden....................................................................... 5
C.
Pemerintahan Presidensial............................................................................... 6
D.
Tatacara Pemberhentian Wakil Presiden......................................................... 7
E.
Pertanggungjawaban Wakil Presiden.............................................................. 10
Bab III Penutup........................................................................................................ 11
A.
Kesimpulan...................................................................................................... 11
B.
Saran................................................................................................................ 11
Daftar Pustaka.......................................................................................................... 12
1
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia setiap 5 (lima) tahun sekali melaksanakan pesta demokrasi yang
ditandai dengan memilih pemimpinnya. Salah satunya dalam memilih Presiden dan
Wakil Presiden. Sebagai negara hukum maka segala perbuatan negara termasuk dalam
menentukan Presiden maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus berlandaskan
konstitusi yang berlaku. Pasal 6A ayat (1) menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Kemudian dalam pasal 4 ayat
(2) menyatakan: Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang
Wakil Presiden”. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Wakil Presiden
yang dipilih langsung bersama presiden sesungguhnya hanyalah sebagai pembantu
presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Pertanyaan yang kemudian timbul
adalah bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Wakil Presiden tersebut karena
konstitusi kita tidak mengatur hal demikian. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas
sejauh apa kedudukan dan pertanggungjawaban wakil presiden. Dengan membahas hal
tersebut kita akan tahu kedudukan dan tanggung jawab wakil presiden dalam
ketatanegaraan Indonesia.
Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Metode yuridis normatif
mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf
sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan terhadap
peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.
1
Pada taraf ini akan dikaji
pengaturan kedudukan Wakil Presiden dalam peraturan perundang-undangan dan
dianalisis menggunakan argumentasi hukum.
Dengan latar belakang diatas dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis
normatif maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah kedudukan
dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia?
1
Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakata, hlm. 25.
Displaying 5 of 16 pages, to read the full document please DOWNLOAD.
Tags: