Akuntansi Pemerintahan UTS

Document Details:
  • Uploaded: February, 13th 2015
  • Views: 238 Times
  • Downloads: 0 Times
  • Total Pages: 8 Pages
  • File Format: .docx
  • File size: 489.09 KB
  • Uploader: Arga Muna Rizqi
  • Category: Miscellaneous
 add to bookmark | report abuse
KARAKTERISTIK KUALITATIF DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH:
a. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat
mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa
kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaan.
Informasi yang relevan:
(a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk mengaskan
atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
(b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi
masa yang akan dating berdasarkan hasil masa lalu dan kejadin masa kini.
(c) Tepat waktu. Informasi disajian tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan
keputusan.
(d) Lengkap. Informasi akuntansi pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi
akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.
Infrmasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan
diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalma penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
b. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,
menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat
atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat
menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
(a) Penyajian Jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta presitiwa lainnya yang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan
(b) Dapat Diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila
pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang
tidak berbeda jauh.
(c) Netralias. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu
c. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keunagan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keunagan entitas peloran lain pada umumnya.
Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan
bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara
eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
Apabila entitas pemerintah menerapkan kebihakan akuntanasi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi
yang sekarang diterapkan, perbuahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
d. Dapat dipahami.
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oelh pengguna dan dinyatakan dalam
bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan,
serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL:
Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan
finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan antaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan
finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih
lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang
tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan
yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Relaisasi Angaran terdiri dari pendapatan-LRA,
belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh BUN/BUD atau oleh entitas pemerintah lainnya yang
menambah Saldo Anggaral Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUN/BUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/lepada entitas
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaraan yang tidak berpengaruh pada kekaaan
bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defitist atau memanfaakan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan
antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain
digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan
penyertaan modal oleh pemerintah.
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo
Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
C. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal tertentu.
Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat
dijelaskan sebagai berikut.
a. Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atas sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan
sumbangan. Baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran
pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
Aset diklasifikasikan kedalam dua bagian:
1. aset lancar, yaitu suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
2. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik
langsung maupunn tidak algsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
Aset non lancar diklasifikasikan menjadi:
i. Investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dimaksudkan unutk mendapatkan manfaat
ekonomi dan sosial dalam jangka waktu lebihb dari satu periode akuntansi. Investasi jangka
panjang dapat dibagi menjadi:
a. Investasi nonpermanen, seperti Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek
pembangunan, dan investasi nonpermanent lainnya.
b. Investasi permanen, seperti penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.
ii. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan
jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
Aset nonlancar lainnya dikasifikasian sebagai aset lainnya seperti aset tak berwujud dan set kerja sama
(kemitraan).
b. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Karakteristik ensensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam
penyelesaiannya mengakibarkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan dating. Kewajiban
umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu.
Dalam konteks pemerintahaan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiataan
pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasiona. Kewajiban
pemerintah juga terjadi karena periktatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan
pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hokum sebagai konsekuensi dari kontrak
yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
Kewajiban dikelompokkan menjadi:
i. Kewajiban jangka pendek, merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam jangka waktu kuran
dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan
ii. Kewajiban jangka panjang, adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan
setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neracaberasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan
Perubahan Ekuitas.
D. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekutas dan
pengunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah
dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan ini terdiri dari:
a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai penguran nilai kekayaan bersih
c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajian pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimangan dan dana bagi hasil.
d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau
transaksi yang buka merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di
luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
E. LAPORAN ARUS KAS
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan,
dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah
pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari:
a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah
b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif dan rincian dari angka yang tertera dalam
LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Laporan juga mencakup informasi
tentang kebijakan akuntasi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan
dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang
diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keunagan secara wajar. CaLK
mengungkapkan.menyajikan.menyediakan hal-hal sebagai berikut:
a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan
yang dihadapi dalam pencapaian target.
d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keungan dan kebijakan-kebijakan akuntasi yang
dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
e. Menyaikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan
keuangan.
f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar dan tidak disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan.
KLASIFIKASI BELANJA
Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
Klasifikasi menurut ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk
melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi ini terdiri dari
a. Belanja operasi, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang
memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain
i. Belanja pegawai, terdiri atas gaji dan tunjangan, honorarium/lembur/vakansi, dan tunjangan
umum.
ii. Belanja barang, terdiri atas: barang, jasa, pemeliharaan, perjalanan, BLU.
iii. Bunga, seperti pembayaran bunga utang, discount SUN DN dan LN, Loss on Bond
Redemption, dsb.
iv. Subsidi, terdiri dari Subsdi Perusahaan Negara dan Subsidi Perusahaan Swasta
v. Hibah, terdiri atas Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, Hibah kepada Organisasi
Internasional, dan Hibah kepada Pemda.
vi. Bantuan Sosial, terdiri atas Bantuan Kompensasi Sosial, Bantuan sosial Lembaga Pendidikan
dan Peribadatan, Bantuan kepada Lembaga Sosial Lainnya.
b. Belanja Modal, adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contoh belanja modal seperti belanja tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal lainnya
c. Belanja lain-lain (istilah untuk pemerintah pusat)/Belanja tak terduga (istilah untuk pemda) adalah
pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulan seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat
diperlukan dalam rangka pengelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.
a. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian
negara/lembaga beserta unit organisasi dibawahnya.
b. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah daerah antara lain Belanja Sekretariat
DPRD, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pemerintah tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan lembaga teknis daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah
pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi
adalah sebagai berikut:
a. Pelayanan Umum, terdiri dari 8 Sub Fungsi
b. Pertahanan, terdiri atas 5 Sub Fungsi
c. Ketertiban dan Keamanan, terdiri atas 7 Sub
Fungsi
d. Ekonomi, terdiri atas 11 Sub Fungsi
e. Perlindungan Lingkungan Hidup, terdiri atas 7
Sub Fungsi
f. Perumahan dan Permukiman, terdiri 6 Sub
Fungsi
g. Kesehatan, terdiri atas 6 Sub Fungsi
h. Pariwisata dan Budaya, terdiri atas 5 Sub
Fungsi
i. Agama, terdiri atas 4 Sub Fungsi
j. Pendidikan, terdiri atas 10 Sub Fungsi
k. Perlindungan Sosial, terdiri atas 10 Sub Fungsi
l.
m.
n. Subfungsi ini akan dirinci lagi menjadi Program yang terdiri atas 520 Program yang menjadi
kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPR RI.
o.
p. MEKANISME PELAPORAN SAI
1. Data BMN pada Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) digunakan oleh Unit
Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sebagai bahan penyusunan neraca.
2. Untuk menjamin keandalan data, UAKPA dan UAKPB melakukan pencocokan data/rekonsiliasi internal
antara Laporan Keuangan dan Laporan BMN.
3. Berdasarkan hasil pemrosesan transaksi keuangan, data BMN, dan transaksi lainnya UAKPA menyusun
Laporan Keuangan. Data Laporan Keuangan dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke KPPN setiap bulan, semester I, dan tahunan.
Untuk satuan kerja BLU rekonsiliasi data Laporan Keuangan dilakukan setiap triwulan.
Displaying 5 of 8 pages, to read the full document please DOWNLOAD.